Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) harus punya kemampuan yang mumpuni dan memadai dalam hal merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini mutlak untuk dimiliki karena peran DJKN yang begitu besar dalam Penyertaan Modal Negara (PMN). “Mau gak mau kita harus pintar dan mumpuni. Jangan hanya jadi tukang stempel saja,” tegas Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Arif Baharudin ketika membuka Workshop “Pengelolaan BUMN Terkait Aksi Koorporasi” pada 28 November 2012 di Hotel Novotel, Jakarta.

Direktur KND mengatakan dalam workshop yang diikuti oleh pegawai Kantor Pusat DJKN ini, bahwa tugas DJKN khususnya bidang KND akan lebih banyak dan lebih sulit. Oleh karena itu, DJKN semaksimal mungkin harus menimba pengalaman tentang pengelolaan BUMN sehingga mempunyai Sumber Daya MAnusia (SDM) yang mampu melakukan analisa keuangan yang memadai. Ia khawatir jika seseorang mempunyai kekuasaan yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai maka ditakutkan akan terjadi abuse of power. “intinya adalah semakin kita memiliki kemampuan dan bekerja profesional maka abuse of power akan dapat diminimalisir,” tandasnya mengakhiri arahan.

Di tempat yang sama, Direktur Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Saiful Haq Manan menyampaikan dua hal yang paling penting dalam perusahaan dan manajemen company yaitu sumber dana dan efisiensi dana. Bersama Kepala Group Business Advisory PT PPA Yustinus Fajar, ia menyampaikan secara detail tentang restrukturisasi BUMN dalam studi kasus penyehatan PT Nindya Karya (Persero). PT Nindya Karya merupakan perusahaan yang bergerak pada usaha jasa konstruksi yang meliputi perencanaan teknis/ design, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan proyek dan atau penjualan atau penyewaan property dan terdiri dari enam divisi unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pria yang akrab di panggil Lulu ini menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN tersebut mulai dari latar belakang penyehatan, tahapan penugasan kajian restrukturisasi dan revitalisasi, dan proses pelaksanaan serta kesesuaian rencana dengan hasil. Dari hasil penyehatan tersebut, lanjutnya, kondisi PT Nindya Karya semakin membaik ditandai dengan nilai ekuitas dari tahun 2010 yang negatif (Rp317 miliar) menjadi positif (Rp208 miliar), tingkat kepercayaan diri dari perbankan pulih sehingga beban bunga dari rata-rata di atas 12% menjadi 10% serta tidak ada hambatan dalam mengikuti tender. Selain itu, dukungan dari supplier dan mitra kerja pulih sehingga mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan ketersediaan pekerjaan meningkat yakni Rp2,6 triliun (September 2011) menjadi Rp3,6 triliun (September 2012).

Saiful Haq menyimpulkan bahwa dalam proses restrukturisasi dan revitalisasi diperlukan keterbukaan informasi dan keinginan dari manajemen untuk menyehatkan BUMN, kajian menyeluruh atas aspek keuangan, SDM, dan industri terkait upaya penyehatan BUMN dan proyeksi masa depan. Selain itu, pemenuhan aspek hukum untuk menghindarkan permasalahan hukum di kemudian hari serta program monitoring yang tepat dan konsisten atas pelaksanaan program penyehatan yang dilakukan.

Sampai berita ini ditulis, acara masih berlangsung. Acara yang rencananya berlangsung dari 28-30 November 2012 ini, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya guna berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan BUMN antara lain, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dengan studi kasus penyertaan modal pada PT Nindya Karya (Persero) dan penyehatan PT Dirgantara Indonesia yang disampaikan oleh tim nara sumber dari PT PPA, Initial Public Offering/Secondary Public Offering (IPO/SPO) yang disampaikan oleh Coorporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tribuana Tunggadewi, akuisisi dengan studi kasus pengambilalihan PT BAG (Persero) yang disampaikan Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Listrik PT Perusahaan Listrik Negara Binarto Bekti Mahardjana, dan penerbitan Obligasi yang disampaikan Kepala Departemen Akuntansi PT Waskita Karya Feri Purwandi Seno. (Bend/Dimas-Humas)