Banjarmasin - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinan Lengkong bersama pejabat Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan yaitu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan  Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah Sudarmawan Haris Hartadi, Kepala Bidang  Kepatuhan Internal Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Bekti Trilestariningtias melakukan konferensi pers bersama pada Jumat (29/10/2021) dengan tema Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  Triwulan III Tahun Anggaran 2021 di aula Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kegiatan ini dipandu oleh moderator Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan Sulaimansyah. Kanwil DJP, DJBC, DJKN, dan DJPb secara bergantian memaparkan  materi terkait Kinerja APBN dan Peran Kementerian Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Triwulan III Tahun 2021, memaparkan peran masing-masing instansi dalam postur APBN terkait capaian kinerja s.d Triwulan III serta Dukungan Instansi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinan Lengkong menyampaikan  realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Bulan September 2021 sebesar Rp833,48 miliar atau 96,39 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBN 2021. “PNBP tersebut di atas berasal dari hasil pengelolaan asset, pengelolaan piutang negara serta dari hasil lelang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala  Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah memaparkan, bahwa dalam masa pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID_19, realisasi belanja sampai dengan bulan September 2021 adalah sebesar Rp18.376,98 miliar atau 71,44 persen pagu. “Dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 8,82 persen dibandingkan realiasi pada periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp20.153.68 miliar,” ungkapnya.

Sedangkan untuk PC PEN tidak ada alokasi, tapi sudah disalurkan Rp 3,38 triliun. Program PC PEN, utamanya Program Perlindungan Sosial di Kalimantan Selatan telah secara nyata dan efektif dalam menopang daya beli (tingkat konsumsi) masyarakat hingga periode triwulan III 2021. "Ini kami terus dorong agar terus direalisasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," tandas Sulaimansyah.

Adapun dari DJBC, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp681,28 miliar hingga akhir September atau sebesar 2.009,08 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini didorong tingginya nilai patokan ekspor sawit dan turunannya. Komoditi impor terbesar yang menghasilkan bea masuk adalah excavator, kapal, bagian/aksesoris kendaraan bermotor, serta bagian dari mesin.

Adapun Kepala Bidang DP3 DJP Kalselteng Sudarmawan Haris Hartadi menjelaskan Realisasi penerimaan Perpajakan hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp5.992,20 miliar atau 67,11persen dari target APBN 2021 Rp8.929,14 miliar.

Konferensi Pers yang dihadiri media lokal dan nasional wilayah Kalimantan Selatan ini  diharapkan mampu menjelaskan  transparansi Pemerintah  dalam Pengelolaan APBN oleh jajaran Kementerian  Keuangan di daerah, dan dapat memberikan informasi  kepada masyarakat  untuk mengetahui perkembangan APBN baik dari sektor pajak  maupun non pajak di Kalimantan Selatan tiap triwulan.