Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dedi Syarif Usman mengatakan bahwa dalam mempublikasikan kebijakan sudah seharusnya pemerintah mengutarakan apa yang sebenernya namun tetap dikemas dengan komunikasi publik yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Saat ini, bagaimana  kita mengkomunikasikan atau mempublikasikan kebenaran supaya orang tidak salah mengambil kesimpulan tapi juga tidak menimbulkan noise,” ujarnya dalam webinar Komunikasi Publik: Mengkomunikasikan Kebijakan Publik Pada Masyarakat pada Kamis (15/07) secara daring melalui aplikasi konferensi video. 

Ia mengatakan bahwa pola pikir serta cara pandang masyarakat terhadap suatu kebijakan baru yang berbeda-beda dapat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Terlebih lagi di era digital seperti saat ini informasi dan berita palsu sangat mudah disebarluaskan kepada masayarakat. Untuk tetap menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah, setiap instansi perlu melakukan pendekatan dalam bentuk komunikasi yang baik dalam menyampaikan setiap kebijakan. “Untuk itulah, komunikasi publik akan berperan penting dalam tersampaikannya kebijakan pemerintah secara baik dan benar kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi menekankan kepada seluruh insan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk ikut andil dalam proses komunikasi publik kebijakan pemerintah. Menurutnya, insan Kemenkeu dapat membantu publikasi kebijakan pemerintah dengan cara turut menyebarkan berita dan informasi yang benar. “Jadilah influencer yang baik, yang memberikan edukasi serta kebenaran. Jangan menjadi influencer yang menyerang secara pribadi pengkritik kebijakan, namun patahkan argumentasi itu dan jangan ngorek-ngorek track record-nya,” pesannya.

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh DJKN Muda tersebut menghadirkan Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adelia Surya Pratiwi sebagai narasumber. Ia mengatakan bahwa dalam menyusun komunikasi publik perlu dilibatkan seluruh unit yang menangani kebijakan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar tim komunikasi dapat memiliki sudut pandang dan pemahaman yang sama dengan tim substansi yang merumuskan kebijakan sehingga ketika melakukan komunikasi publik dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Adel juga menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan komunikasi publik. Menurutnya, ada enam langkah yaitu Outcome analysis atau mengetahui tujuan berkomunikasi; Stakeholder analysis atau mengetahui siapa target komunikasi kita; Message analysis atau mengetahui bagaimana cara mereka berkomunikasi; Channel analysis atau mengetahui cara menjangkau audiens; In-depth audience analysis atau mengetahui apa yang audiens pedulikan; Tactical analysis atau mengetahui sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi secara optimal.  “Stakeholder analysis ini penting sekali karena kita menyesuaikan semua strategi berdasarkan siapa yang akan kita tuju,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DJKN Muda pada tahun 2021 yang bertema “Towards Resilient and Sustainable Future Policy Making”. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan mengembangkan kompetensi para pegawai muda terpilih agar memiliki kemampuan yang komprehensif baik dari sisi teknis dan strategis tugas dan fungsi DJKN serta kemampuan yang lebih makro sehingga nantinya akan menjadi pembuat kebijakan yang andal. (fz/humas)