Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dan memperkenalkan lima Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang disebut Indonesia Investment Authority (INA) pada Selasa (16/02) di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengungkapkan bahwa INA akan dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional, internasional, dan juga dijaring oleh panitia seleksi head hunter yang profesional. "Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan putra-putri terbaik bangsa yang duduk di dewan pengawas dan dewan direksi," ungkap Jokowi sebagaimana dikutip via youtube Sekretariat Presiden.

Adapun kelima dewan direktur INA antara lain :

1.     Ridha Wirakusumah (Direktur Utama PT Permata Bank) sebagai Direktur Utama;

2.     Arief Budiman (eks Direktur Keuangan PT Pertamina) sebagai Wakil Direktur Utama;

3.     Stefanus Ade Hadiwidjaja (Managing Director of Creador) sebagai Direktur Investasi;

4.     Marita Alisjahbana (Country Risk Manager Indonesia Citi) sebagai Direktur Risiko;

5.     Eddy Porwanto (eks Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia) sebagai Direktur Keuangan.

Jokowi mengatakan bahwa INA akan bertugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. "INA akan menjadi trust strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar tersedia pembiayaan yang cukup bagi program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional," jelasnya.

Lebih lanjut Ia berharap agar semua instansi di negara dapat memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan INA sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. " Saya bersama jajaran pemerintah, dan juga mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga-lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak Indonesia Investment Authority ini. INA harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box, dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju," pungkasnya. (fz-humas)