Garut - Bertempat di Kampung Sumber Alam, Garut, Jawa Barat pada tanggal 28-30 November 2012, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Rapat ini diselenggarakan untuk mensinergikan pencapaian target IKU Tahun 2012 sekaligus konsolidasi rencana kerja tahun 2013.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia Rakorda yaitu Kepala Bagian Umum Kanwil VII DJKN Jakarta Sigit Prasetyo Nugroho yang sekaligus membuka acara Rakorda mewakili Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta. Dalam sambutannya, mantan Kabag Umum Kanwil Depansar ini, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pejabat dan pegawai terhadap terselenggaranya Rakorda ini. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Bidang-Bidang dan Bagian Umum Kanwil VII DJKN Jakarta. Pemaparan terkait dengan capain kinerja sampai dengan bulan November 2012, kendala-kendala yang dihadapi, usulan dan saran, serta rencana kerja tahun 2013.

Selanjutnya pada hari kedua, acara diisi dengan pemaparan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I s.d. V dengan isi pemaparan seperti halnya pemaparan yang disampaikan Bidang-Bidang dan Bagian Umum di lingkungan Kanwil VII DJKN Jakarta.

Pada sesi yang dihadiri oleh Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta, dibahas permasalahan seputar pengurusan piutang negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 77/PUU-IX/2011. Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta Aminah menegaskan hendaknya KPKNL segera melaksanakan kegiatan tindak lanjut putusan MK tersebut, sebagaimana  telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: SE-07/KN/2012 tanggal 10 Oktober 2012, khususnya pembentukan tim inventarisasi BKPN di KPKNL Jakarta I s.d. V dalam rangka pengembalian BKPN BUMN/D ke Penyerah Piutang. Aminah jug amenyampaikan agar KPKNL Jakarta I s.d. V melaksanakan rekonsiliasi dengan penyerah piutang sambil menunggu ketentuan dari Kantor Pusat DJKN mengenai mekanisme pengembalian  BKPN BUMN/D kepada penyerah piutang.

Terkait pengelolaan kekayaan negara, Aminah menyoroti agar pengelolaan aset eks. BPPN, PT. PPA (Persero), dan eks. BDL dapat dikelola dengan baik. Agar Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi terkait kelengkapan dokumen aset tersebut. Masih terkait pengelolaan kekayaan negara, Kakanwil juga berharap kepada Bidang PKN agar mengelola Aset Bekas Milik Asing/China (ABMA/C) lebih intens lagi agar dapat lebih banyak lagi diusulkan ABMA/C menjadi BMN ke Kantor Pusat DJKN.

“Untuk Bidang Lelang yang sudah mencapai target tahun 2012, agar tetap bekerja dengan giat agar tercapai realisasi yang maksimal di tahun 2012 ini. Selanjutnya agar Bidang Lelang dan Seksi Pelayanan Lelang KPKNL mulai fokus untuk menatap target lelang tahun 2013,” pesan Aminah.

Mengenai IKU Bagian Umum dan Subbagian Umum KPKNL yakni Persentase Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai dan Persentase Pencapaian Output Kegiatan, agar Bagian Umum  dan Subbagian Umum KPKNL dapat berkoordinasi dengan semua Bidang dan Seksi agar terserap anggaran dengan optimal dan output kegiatan tercapai.

Selanjutnya pada hari ketiga Acara Rakorda Kanwil VII DJKN Jakarta dilakukan pembacaan butir-butir hasil Rakorda Kanwil VII DJKN Jakarta oleh Kepala Bidang Hukum dan Informasi Evi Askaryanti. Setelah pembacaan butir-butir hasil Rakorda, acara Rakorda ditutup oleh Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta.

Rakorda Kanwil VII DJKN terselenggara dengan lancar dalam suasana kebersamaan, dan dukungan dari semua pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil VII DJKN Jakarta serta KPKNL Jakarta I s.d. V. Komunikasi dua arah yang produktif dari peserta Rakorda mempertegas  tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Rakorda. (Bidang Hukum dan Informasi, Kanwil VII DJKN Jakarta)