Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengapresiasi jajarannya yang telah secara berkala melakukan sharing session terkait pengelolaan aset dengan mengundang beberapa international experts dari industri properti dan sebagainya. “Saya pikir ini akan menjadi satu kegiatan yang melengkapi upaya kita untuk menjadi asset manager yang lebih baik, menjadi distinguished asset manager,” ujarnya saat membuka webinar internasional yang diinisiasi oleh Direktorat Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bertajuk Central Government Property Asset Management: International Trends and Implications for Indonesia pada Rabu (23/12).

Direktur BMN Encep Sudarwan mengatakan bahwa webinar Internasional yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kementerian ini merupakan wujud komitmen DJKN untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan aset negara di Indonesia. Hal ini juga merepresentasikan kesiapan pemerintah dalam mengejar perkembangan terkini praktik terbaik internasional atas pengelolaan aset negara, karena aset merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, termasuk organisasi di sektor publik seperti lembaga pemerintah.

Ketersediaan aset publik yang berkualitas, lanjutnya, menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. “Aset semacam itu jauh lebih rumit daripada yang dimiliki secara pribadi, sehingga pengelolaan aset yang tepat menjadi semakin penting dalam organisasi pemerintah,” tuturnya.

Terkait pengelolaan aset negara ini, pembicara webinar Olga Kaganova, a World Bank Consultant of Government Asset Management, mengatakan bahwa model organisasi yang digunakan dalam aset manajer pemerintahan secara internasional berkembang dengan sangat dinamis. Model organisasi terbaik dapat bervariasi, tergantung pada fungsi yang akan dijalankan, jenis portofolio yang dikelola, cakupan geografis, pengaturan hukum dan pengalaman regional. Keragaman model organisasi yang ada saat ini terlalu luas untuk mengharapkan solusi secara universal.

Adapun beberapa kesimpulan yang diungkapkan Olga dalam pemaparannya yakni bahwa (1) perhatian menyeluruh dari manager aset publik adalah bagaimana berbuat lebih banyak dengan harga lebih murah di bahwa tekanan fiskal konstan yang akan semakin meningkat sebagai akibat pandemi Covid-19, (2) Kementerian Keuangan Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk secara strategis menggabungkan instrumen Land Value Capture (LVC) ke dalam pengelolaan portofolio propertinya, (3) Instrumen LVC yang paling terabaikan, intensifikasi penggunaan lahan di atas tanah milik pemerintah, dapat menyebabkan pelepasan kelebihan lahan (atau menghasilkan dana tambahan) untuk tujuan politik dengan prioritas tinggi, seperti perumahan yang terjangkau atau pembangunan ekonomi yang ditargetkan, (4) mencari pengaturan organisasi yang lebih baik untuk asset manager jelas sedang dalam proses, dan solusi yang baik mungkin akan berbeda antara satu negara dengan negara lain, dan (5) partisipasi sektor swasta dalam manajer aset publik adalah bagian dari solusi, tetapi dengan tingkat dan spesifikasi yang beragam. (humasDJKN)