JAKARTA: Komisi XI DPR mempertanyakan pengelolaan lelang aset negara yang dilakukan pemerintah selama 10 tahun terakhir.
Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto menilai permintaan itu diajukan kepada pemerintah untuk mengetahui proses lelang, mekanisme yang digunakan, serta hasil dari lelang aset negara selama 10.

"DPR ingin mengetahui proses dan hasil pelelangan aset negara selama 10 tahun terakhir," jelasnya.

Rapat Kerja antara Pemerintah dan Komisi XI DPR mengenai pengelolaan lelang aset negara selama 10 terakhir, seharusnya digelar, hari ini, namun dibatalkan karena sebagian anggota Komisi XI menggelar rapat Panja Calon Gubernur Bank Indonesia pada waktu yang sama.

Hadiyanto mengatakan lelang yang dilakukan pemerintah terhadap aset negara dibedakan berdasarkan sumber barang yang dilelang, misalnya lelang eksekusi, non-eksekusi, non-eksekusi wajib, dan non-eksekusi sukarela.

Pada prinsipnya, paparnya, pemerintah mengupayakan mendapatkan untung sebesar-besarnya dari lelang aset negara, dengan mencari penawaran dengan harga tertinggi.

Kebijakan ini, paparnya, dilakukan melalui pengumuman lelang, dan peminat lelang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Jika batas harga yang ditetapkan pemerintah belum tercapai, jelasnya, pelaksanaan lelang ditunda, dan dilakukan lelang kedua.

"Jadi upaya peningkatan harga lelang itu, melalui pengadaan yang terbuka, dan setiap orang boleh mengajukan penawaran," jelasnya.

Mengenai debitur yang membayar utang dengan menyerahkan asetnya, paparnya, pengurangan utang hanya dilakukan berdasarkan hasil penjualan lelang.

"Kalau utang debitur Rp100 triliun, asetnya 10 kemudian dijual laku Rp15 triliun, ini tidak menghilangkan kewajiban debitur bayar utangnya," jelasnya.

?
Kebijakan ini, jelasnya, berlaku bagi semua lelang negara, termasuk aset milik obligor BLBI. (ln)


Erna Sari Ulina Girsang, Bisnis Indonesia - 3 Maret 2008 
Pemutakhiran Terakhir ( Selasa, 04 Maret 2008 )