Jakarta (KOMPAS.com, Selasa, 2 Juni 2009 | 11:04 WIB) - Menjelang berakhirnya batas waktu penyerahan SPT wajib pajak perorangan akhir Maret 2009 lalu, kesibukan luar biasa terjadi di hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta. KPP Setia Budi, misalnya, terpaksa menambah staf pelayanan hingga dua kali lipat, mengantisipasi membludaknya jumlah wajib pajak. Sementara KPP Matraman dan Duren sawit, terlihat tenda besar yang sengaja didirikan untuk melayani para wajib pajak.

Meningkatnya antusias masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut tidak lepas dari mata rantai reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di Departemen Keuangan (Depkeu). Departemen ini memang dipercaya menjadi pilot project program reformasi birokrasi yang berlangsung secara nasional.

Dalam suatu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, reformasi birokrasi Departemen Keuangan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah dan menegakkan kewibawaan kinerja pemerintah.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP) Marwanto Harjowiyono, menyatakan bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan sejalan dengan visi Depkeu yang bertekad menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dapat dibanggakan masyarakat. 

"Sebagai acuan teknisnya, Departemen telah membuat Roadmap 2005-2009 yang sudah ditinjau ulang oleh Ibu Sri Mulyani demi terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Depkeu,” imbuh Marwanto yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Program reformasi birokrasi sendiri dimulai tahun 2004, lalu dilanjutkan dengan pencanangan reformasi birokrasi sebagai program prioritas di Departemen Keuangan yang mencakup Penataan Organisasi, Perbaikan Proses Bisnis, dan Peningkatan Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia).

Penataan Organisasi meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi jabatan dan struktur organisasi. Perbaikan Proses Bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan standard operating procedure (SOP). Adapun Peningkatan Manajemen SDM meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Dan pada tanggal 7 April 2009 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama 12 Pejabat Eselon I di lingkungan Depkeu melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Depkeu-One. Dengan adanya kontrak kinerja semacam ini, diharapkan semua program reformasi yang dijalankan dapat lebih terukur, akuntabel dan transfaran, serta dapat dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama atau biasa dikenal sebagai Key Performance Indicator (KPI). (Iskandar)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2009/06/02/11040737/depkeu.pilot.project.reformasi.birokrasi.nasional