Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Knowledge Sharing Digital Transformation, DJKN Optimalisasi Layanan Digital di Tengah Pandemi
Esti Retnowati
Kamis, 13 Agustus 2020 pukul 18:46:10   |   417 kali

Jakarta - Kebijakan Flexible Working Space (FWS) sebagai new normal sudah menjadi budaya baru di Kementerian Keuangan di masa pandemi Covid-19. Adaptasi dan inovasi lebih lanjut dalam penggunaan teknologi menjadi keharusan bagi institusi untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Guna membentuk pemahaman yang sama kepada seluruh pegawai atas pentingnya pelayanan secara digital, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan knowledge sharing secara virtual dengan menghadirkan Information and Technology Expert (IT expert) Faisal Yahya pada Kamis (13/8). Acara yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DJKN itu mengambil tema Optimalisasi Layanan Digital DJKN di Masa Pandemi.

 

Dalam pemaparannya, Faisal Yahya menyampaikan bahwa digital transformation merupakan hal yang penting untuk mendukung produktivitas instansi di tengah pandemi. “Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan perubahan mekanisme kerja, dampaknya adalah proses yang berjalan di dalamnya semakin mudah, instansi menjadi produktif,” ujar Faisal. Menurutnya, pada masa sekarang ini IT telah berubah menjadi competitive advantage yang sangat dibutuhkan institusi untuk kompetisi bisnis.

 

Pada public sector, lanjut Faisal, metode bekerja dari rumah atau working from home (WFH) telah mengubah jenis aset yang dimiliki seseorang dalam bekerja. “Berkas yang tadinya disimpan dalam bentuk hardcopy, secara otomatis kita harus membuat dokumentasi yang dapat dikases di beberapa lokasi karena adanya kebijakan FWS, inilah salah satu bukti pentingnya digital transformation,” pungkasnya. Menurutnya, berbagai proses di sektor pemerintah bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi ini dengan adanya IT.

 

Menurut Faisal, digital transformation process bukan hanya konsep teknologi IT, tapi bagaimana harmonisasi dalam organisasi yang merupakan pendekatan antara top-down dan buttom-up yang bersinergi untuk memberikan dampak positif dalam perkembangan digital transformation. “Artinya, kalau dulu kita berpikir konsep digital tranformation itu adalah tanggung jawab IT, tapi sekarang ini sudah menjadi tanggung jawab organisasi secara keseluruhan, khususnya terkait dengan leadership dalam organisasi tersebut,” jelasnya. Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan untuk melihat visi kedepan, strategi dan kerjasama tim yang menjalankan pendekatan terhadap visi tersebut akan semakin meningkatkan kesuksesan sistem IT.

 

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan Top Level Constraints bagaimana cara mewujudkan transformasi digital. “Dalam pelaksanaannya, pertama, instansi harus terlebih dahulu membuat strategi yang terdiri dari komponen inti yang berfokus pada layanan publik, yang kedua adalah tim manajemen yang paham teknologi yang mengenali pola, inovasi, dan keunggulan masa kini,” jelasnya.

 

Ketiga, yaitu user focus, membuat strategi yang berfokus pada pengguna layanan, baik dari dalam isntitusi maupun publik. Keempat, membangun komunitas yang memiliki budaya yang mampu menciptakan ruang untuk pengambilan risiko, kolaborasi, dan kreativitas. Kelima adalah workforce development. “Penting bagi sebuah instansi untuk melihat sumber bakat baru yang memiliki keahlian IT,” ujarnya. (ts/bk)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini