Makassar (Tribun Timur, Senin, 13 Juli 2009 | 17:10 WITA) - Demikian diungkapkan Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, saat mewakili Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, saat membuka Bimbingan Teknis Arsip Masuk Desa di Hotel Sahid Jaya Makassar, Senin (13/7).

Bimtek diikuti 90 orang peserta dari kepala lembaga kearsipan kabupaten/kota dan sekretaris desa dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Bimtek ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kesamaan persepsi tentang program arsip masuk desa. Acara itu juga dihadiri Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Arsip Nasional RI, Rini Sulistiani.

Sengketa lahan di desa, menurut Muallim, terkadang menimbulkan pertumpahan darah karena masalah dokumen yang tidak jelas dan saling tumpang tindih. "Oleh karena itu, arsip sangat penting termasuk arsip di desa," kata Muallim.

Sejumlah aset pemprov di Makassar yang masih bermasalah di antaranya adalah lahan di kompleks Dinas Peternakan Jl Dg Ngeppe dan UGD RS Haji seluas 3,7 hektar, Stadion Mattoanging Andi Mattalatta (7,9 hektar), kompleks Perumahan PNS Pemprov di Manggala (53 hektar), dan tanah seluas 18 hektar di Baddoka, Biringkanaya. (*)

Sumber: http://www.tribun-timur.com/read/artikel/38453