JAKARTA (KOMPAS.com Selasa, 21 Juli 2009 | 16:24 WIB) — Reformasi birokrasi Indonesia dari masa reformasi dinilai mandek. Guru Besar Kebijakan Administrasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofian Effendi mengatakan, reformasi birokrasi di Indonesia sejak pemerintahan BJ Habibie hingga pemerintahan SBY justru mengalami kemunduran. Keseriusan elite pemerintahan dipertanyakan.

Sofian bahkan melihat agenda reformasi birokrasi tidak digali lebih dalam di dalam momen debat capres beberapa waktu lalu. Tidak ada komitmen dan program secara terencana dalam reformasi birokrasi yang dilempar capres untuk lima tahun ke depan.

"Lima tahun ke depan, reformasi birokrasi kita ya so, so. Tidak spektakuler seperti yang dicapai China dan India. Kita akan terus alon-alon asal kelakon dalam pembangunan ekonomi dan politik kalau perilaku elitenya masih seperti sekarang," tutur Sofian dalam diskusi bertajuk "Agenda Reformasi Birokrasi dan Good Governance Presiden Terpilih" di The Habibie Center, Selasa (21/7).

Dalam buruknya reformasi birokrasi tersebut, yang paling menonjol adalah reformasi pelayanan publik dan sumber daya manusia aparatur negara. Keduanya kurang tersentuh dengan efektif. Namun, Sofian juga mengakui memang ada kemajuan berupa gebrakan antikorupsi dan manajemen keuangan pemerintah yang tergolong baik.

Pemerintahan ke depan harus bertanggung jawab untuk membangkitkan kembali reformasi birokrasi melalui tiga ujung tombak kebijakan, di antaranya melakukan reformasi kelembagaan dengan menyusun dan merevisi peraturan perundangan serta melakukan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara dengan memperbaiki sistem rekruitmen, sistem penggajian, dan sistem pelatihan.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik