Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai langkah Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi, baik langkah respon cepat (berupa stimulus fiskal) maupun langkah reformasi yang lebih fundamental. Hal ini dikatakannya saat diskusi bersama American Chamber of Commerce (Amcham) secara daring pada Jumat (12/06).

Di sektor kesehatan, ujar Menkeu pada laman pribadi Instagram-nya,  Pemerintah tak hanya menaikkan anggaran kesehatan. Pemerintah melakukan perbaikan ekosistem layanan kesehatan yang digulirkan secara komprehensif, seperti supply side, demand side, cakupan kesehatan universal (universal health coverage), sistem layanan, termasuk yang berkaitan dengan Pemda.

Dalam hal risiko investasi perusahaan, ia menjelaskan bahwa Pemerintah turut ambil andil dalam penyelesaian masalah tersebut. “Pemerintah akan menyusun peta risiko investasi untuk membantu perusahaan menentukan sektor industri yang sesuai dengan profil risiko perusahaannya,” jelasnya. Berbagai sektor dirombak, seiring penyusunan kebijakan yang ramah investasi dan mendukung rantai pasokan global (global supply chain).

“Saat ini, banyak perusahaan global sedang meninjau ulang global supply chain mereka. Indonesia sangat berpeluang memanfaatkan kesempatan ini, mengingat potensi ekonomi kita yang sangat besar,” tuturnya.

Pada saat yang sama, Kementerian BUMN juga telah mereformasi BUMN sekaligus membatasi agar tidak memasuki seluruh lini bisnis. Menurutnya, hal tersebut akan membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur atau bidang lain.

Lebih lanjut, Menkeu megatakan bahwa pandemi merupakan momentum untuk melakukan reformasi di berbagai sektor seperti infrastruktur digital, kesehatan, jaminan sosial, dan investasi. “Pemerintah berkomitmen melanjutkan investasi di bidang infrastruktur, khususnya yang berbasis teknologi digital,” pungkasnya. (rika)