Jakarta - Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dukungan terhadap UMKM, Kementerian Keuangan mengadakan Forum Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) guna membahas strategi komunikasi yang tepat  agar kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. “Berawal dari kebutuhan untuk bisa segera menyelesaikan persoalan nasional ini, disitulah kemudian hadir apa yang disebut dengan komunikasi kepada publik,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam Forum yang di gelar pada kanal Youtube Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (13/05).

Menurutnya, komunikasi kepada publik meliputi hal yang harus dilakukan pemerintah, hal yang harus dikomunikasikan dan dipahami oleh publik. Setidaknya masyarakat harus memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah agar pesannya dapat tersampaikan. Hal inilah yang sebenarnya dapat dinilai sebagai efektivitas dari komunikasi pemerintah kepada publik. Salah satunya untuk memberikan ketenangan pada publik. “Dari situasi tersebut terlihat betapa koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga khususnya kehumasan menjadi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam forum yang di ikuti oleh seluruh K/L tersebut, Puspa mengajak humas pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan program kebijakan pemerintah secara terus menerus. “Marilah mengedukasi masyarakat secara masif dan intens di platform-platform yang tersedia di pemerintah termasuk ketika kita membutuhkan cross-publikasi,” tuturnya.

Dalam mengupayakan efektivitas komunikasi publik ini, Direktur Narabahasa Ivan Lanin menyarankan cara berkomunikasi pada media sosial pemerintah agar pesan kunci yang ingin disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa suatu pesan dapat dengan mudah diterima publik jika menggunakan bahasa yang dipahami oleh audiens. “Ketika kita berbicara kepada seseorang dengan bahasa yg familier, pesan kita biasanya lebih gampang untuk diterima,” jelasnya.

Pada Kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir banyak menjelaskan tentang kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dukungan pemerintah kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ia mengatakan bahwa untuk menghadapi krisis, negara-negara membuat langkah-langkah extraordinary. Bahkan setiap negara menyiapkan stimulus atau anggaran yang digunakan untuk mengatasi gangguan Covid dan dampaknya terhadap perekonomian. “Bentuk dari stimulus tersebut disebut dengan Social Safety Net, yakni bentuk bantuan dari pemerintah agar masyarakat terdampak masih bisa melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup utama,” terangnya.

Sebagai informasi, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dukungan terhadap UMKM merupakan salah satu bagian dari strategi bauran untuk mengatasi dampak krisis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibuat oleh Kemenkeu. Kebijakan tersebut berupaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku industri baik sektor riil maupun sektor keuangan. (rk-fz/humas)