MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN  MENTERI KEUANGAN

PADA PERINGATAN KE-63 HARI KEUANGAN

TANGGAL  30 OKTOBER 2009

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-saudara yang berbahagia,

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhana Wa Ta’ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan  kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Hari ini, kita memperingati sebuah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal 30 Oktober pada masa enam puluh tiga tahun yang lalu, untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia yang berdaulat menerbitkan Uang Republik Indonesia (ORI). Pada hari yang sama, Pemerintah menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi.

Meski memiliki masa peredaran singkat, ORI mengandung makna teramat berarti, tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga merupakan lambang kedaulatan Indonesia. Terbitnya ORI telah membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari tangan penjajah. Semangat yang menggelora tersebut patut kira teladani dalam keseharian kita menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Saudara sekalian,

”Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Fiskal untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa” menjadi tema peringatan Hari Keuangan tahun 2009. Tema dimaksud sangat relevan dengan tugas berat kita pada situasi perekonomian nasional saat ini. Di satu sisi, kita dituntut untuk mampu menjaga stabilitas ekonomi apapun situasi yang dihadapi, dan sanggup menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah proses pemulihan krisis ekonomi global. Di sisi lain, formulasi kebijakan yang kita susun harus tetap berorientasi pada upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan meminimalkan tekanan yang dihadapi termasuk biaya tinggi yang mungkin muncul dari birokrasi.

Saudara sekalian,

Kinerja yang selama ini telah ditunjukkan oleh seluruh jajaran Departemen Keuangan sungguh saya hargai. Pengangkatan saya kembali merupakan bukti bahwa puluhan ribu pejabat dan pegawai Departemen Keuangan telah menjalankan tugasnya dengan baik, meski masih terdapat pula banyak kekurangan. Namun demikian, tantangan kita tak pernah berhenti, bahkan semakin hari semakin berat. Selain berkinerja tinggi dan berkompetensi mumpuni, kita juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelbagai tantangan dimaksud.

Saya menghendaki, segenap jajaran dan unit kerja Departemen Keuangan juga mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, serta dikelola secara prudent, bertanggungjawab, dan transparan, saya yakini akan mampu mendukung pemulihan ekonomi dalam waktu yang singkat. Kita dukung sepenuhnya beberapa tugas penting yang diprioritaskan Pemerintah, yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.

Saudara-saudara yang berbahagia,

            Di bidang penerimaan, untuk menjamin berhasilnya upaya peningkatan kualitas pengelolaan fiskal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan reformasi perpajakan jilid II yang fokus utamanya pada bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan di bidang teknologi informasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR), proyek Modul Penerimaan Negara II (MPN II), mapping, profiling dan benchmarking wajib pajak yang terotomasi serta program pengembangan SDM. Reformasi tersebut harus secara konsisten dilaksanakan sehingga peningkatan pelayanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, efektivitas dan efisiensi organisasi, serta profesionalisme dan integritas SDM dapat tercapai.

            Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku aparat fiskal dan ujung tombak pengumpulan penerimaan negara juga mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Sehubungan dengan seratus hari kepemimpinan saya di Departemen Keuangan, telah disusun rencana strategis untuk menciptakan perbaikan iklim investasi yang berkaitan dengan pelayanan bea cukai, antara lain menyelesaikan National Single Window (NSW). Keberhasilan rencana tersebut tentunya akan banyak dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh jajaran DJBC untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.

            Saudara-saudara,

            Di bidang pembiayaan, Pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan tingkat risiko yang terkendali di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tersebut dan guna mendorong kemandirian fiskal, sumber pembiayaan dalam negeri perlu terus digali. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah antara lain melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) secara reguler, pengembangan metode penerbitan, dan diversifikasi instrumen yang disesuaikan dengan kapasitas dan daya serap pasar Surat Berharga Negara (SBN).

            Untuk menjamin tersedianya sumber pembiayaan APBN apabila target penerbitan SBN tidak terpenuhi, Pemerintah dengan dukungan Bank Dunia, ADB, Pemerintah Jepang dan Australia juga menyiapkan program Public Expenditure Support Facility (PESF). Seluruh kebijakan pembiayaan tersebut berkontribusi dalam mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Mari kita dukung upaya tersebut demi pemulihan perekonomian negara kita.

            Saudara-saudara,

            Indikator pengelolaan fiskal dan pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan optimal dapat pula dilihat dari kemampuan Departemen Keuangan dalam mengelola kekayaan negara dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, beberapa langkah strategis pengelolaan kekayaan negara yang terdiri atas penertiban barang milik negara (BMN), penyempurnaan sistem pengendalian internal dan tata kelola kekayaan negara, serta penatausahaan yang handal dan akuntabel mutlak harus dilaksanakan secara cermat dan konsisten.

            Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, Departemen Keuangan juga diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan anggaran dan perencanaan aset negara. Optimalisasi tersebut memiliki makna penting dalam pengelolaan kekayaan negara yaitu dengan prinsip the highest and best use serta memenuhi azas-azas fungsional, akuntabel, efisien, transparan, kepastian hukum, dan kepastian nilai.   

            Indikator lain dari baiknya pengelolaan fiskal tampak pula dari proses pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik. Guna semakin meningkatkan kinerjanya, unit pengawasan Departemen Keuangan telah menetapkan tiga kegiatan besar reformasi Inspektorat Jenderal, meliputi:

a.    Peningkatan pelayanan kepada unit eselon I lainnya melalui pengawasan unggulan;

b.    Perbaikan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan;

c.    Pengawalan reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan pengaduan masyarakat.

      Kiranya ketiga kegiatan dimaksud dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan didukung secara penuh oleh seluruh unit eselon I lainnya.

            Saudara-saudara yang berbahagia,

            Proses peningkatan kualitas sistem pengelolaan fiskal tanpa diimbangi dengan pengelolaan kegiatan capacity building SDM keuangan negara adalah suatu keniscayaan. Keberhasilan dari pelaksanaan suatu sistem sangat tergantung dari sinergi brainware yaitu individu-individu pelaksana sistem dimaksud (SDM) yang saling berinteraksi. Di lain sisi, suatu sistem pengelolaan fiskal tentunya bukan sistem tunggal melainkan banyak terdapat subsistem yang saling bekerjasama dan bersama-sama menjalankan tugas pengelolan fiskal. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kualitas dari pengelolaan fiskal perlu disusun kebijakan capacity building SDM keuangan negara yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien dengan fokus tidak hanya pada hardskill dan softskill namun juga integritas.

            Diharapkan dengan mengelola SDM keuangan negara secara baik dan profesional melalui capacity building yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien, hal tersebut dapat secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung kesejahteraan bangsa.

            Saudara-saudara,

            Pemerintah baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan pembahasan RUU APBN 2010 dengan DPR. Sebagaimana diketahui, APBN tahun 2010 merupakan RAPBN transisi, yang disusun oleh Pemerintah lama, untuk dilaksanakan oleh Pemerintah hasil Pemilu tahun 2009. Oleh karena itu, untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih, maka Pemerintah dan DPR sepakat bahwa dalam hal diperlukan tambahan anggaran belanja untuk kebutuhan belanja prioritas yang belum tersedia pagu anggarannya, Pemerintah dapat mengajukan perubahan APBN atau penyesuaian anggaran sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

            Selanjutnya, dalam rangka ikut mendorong pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat, anggaran belanja negara lebih diutamakan untuk program-program prioritas sebagai berikut. Pertama, meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai subsidi lainnya). Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, proyek padat karya, dan stimulus fiskal, bila diperlukan. Ketiga, mendorong  revitalisasi industri, pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk. Keempat, meneruskan reformasi birokrasi. Kelima, meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan  alutsista. Keenam, menjaga anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Ketujuh, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim. Dengan koordinasi dan komunikasi yang berkualitas, baik dengan unit kerja internal maupun eksternal Departemen Keuangan, kita harapkan tujuan program-program tersebut dapat tercapai sesuai yang kita cita-citakan.

Saudara sekalian,

Mari kita tingkatkan kompetensi, semangat, kerja keras, integritas dan disiplin kita dalam mengelola keuangan negara. Kita lanjutkan dan dukung program reformasi birokrasi Departemen Keuangan yang telah berjalan sebelumnya, demi masa depan bangsa kita yang lebih baik. Tugas dan kewajiban kita sebagai aparatur Pemerintah adalah memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat. Kita jalani kewajiban tersebut dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah Subhana Wa Ta’ala.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama Departemen Keuangan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pegawai yang telah menunjukkan loyalitas dan integritasnya kepada Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Keuangan yang ke-63. Semoga Allah Subhana Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 Oktober 2009

Menteri Keuangan

                                                                                    Sri Mulyani Indrawati

Untuk men-download Sambutan Menteri Keuangan klik di sini