"Oleh-oleh" Rakernas Penilaian

              Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Penilaian telah selesai dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2009 bertempat di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN, para Kepala Bidang Penilaian dan Kepala Seksi Penilaian pada  Kantor Wilayah serta para Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 104 orang. KPKNL Gorontalo sendiri menugaskan Sdr. Rocky Rovelino, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian. Menurutnya, acara kegiatan Rakertas ini sangat padat dan melelahkan namun sebanding dengan pengorbanan peserta dan panitia apabila poin-poin penting yang dihasilkan dapat terealisasi dengan baik.

Kegiatan ini merupakan terobosan sekaligus langkah awal dalam rangka konsolidasi internal bidang penilaian sebagai bidang teknis yang menunjang tupoksi DJKN sebagai "asset manager" di Indonesia. Pada hari pertama, acara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Hadiyanto yang memberikan sambutan mengenai Tantangan Dunia Penilaian DJKN di Masa Depan. Setelah itu pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari pengguna hasil penilaian di lingkungan Kantor Pusat DJKN. Hari kedua, peserta dibagi menjadi 3 komisi yang kemudian masing-masing komisi tersebut melakukan pembahasan terhadap permasalahan penilaian secara umum yang dihadapi, peraturan-peraturan terkait penilaian, current issues, dan perencanaan bidang penilaian di masa mendatang. Dalam sesi rapat komisi ini pula, banyak masukan, kritik dan saran dilontarkan oleh perwakilan kantor di daerah yang ditujukan kepada Direktorat Penilaian Kekayaan Negara (PKN). Hasil dari rapat komisi ini kemudian dipresentasikan di depan pleno. Dalam presentasi masing-masing komisi ini telah menghasilkan beberapa agenda kegiatan yang merupakan action plan untuk selanjutnya disusun jadwal atau schedule pelaksanaannya. Rapat pleno ini sendiri berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Pada hari terakhir Rakertas acara ditutup oleh Bapak Suyatno Harun, selaku Direktur PKN yang mengemukakan bahwa acara serupa akan diselenggarakan secara periodik untuk dapat dijadikan bahan konsolidasi demi memperkuat jaringan antar penilai DJKN se-Indonesia.

Beberapa hal menarik dan menjadi catatan yang harus dicarikan solusinya adalah adanya usulan dari daerah mengenai penetapan nilai dalam rangka pemindahtanganan aset Barang Milik Negara (BMN), apakah itu untuk dihapuskan, lelang, tukar guling (ruislag) ataupun untuk disewakan. Sebagaimana kita maklumi, saat ini nilai yang dihasilkan oleh Penilai DJKN adalah nilai pasar/wajar sedangkan tujuan penilaian untuk pemindahtanganan BMN belum ditetapkan formulasinya oleh Kantor Pusat DJKN. Kiranya permasalahan ini dapat segera dicarikan solusinya oleh Kantor Pusat DJKN agar implementasi penilaian aset di lingkungan DJKN dapat berjalan dengan tepat dan akurat. Di samping itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas Penilai DJKN dengan mengadakan diklat-diklat khususnya untuk penilaian usaha, aset-aset khusus, dan sumber daya alam (SDA).

Gorontalo, 22 Oktober 2009

Tim Penulis KPKNL Gorontalo