Bertempat di Gedung Juanda Komplek Departemen Keuangan Jakarta, pada hari Selasa, 24 November 2009, Menteri Keuangan membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Rakernas yang akan berlangsung selama tiga hari (24-26 November 2009) mengusung tema “Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”.

Rakernas didahului dengan laporan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto. Dirjen menyampaikan bahwa Rakernas yang diikuti oleh kurang lebih 150 peserta dari seluruh jajaran pimpinan DJKN, akan dijadikan sebagai momentum penting untuk menyusun strategi dan rencana kerja dalam upaya  meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan kualitas pelayanan lelang.

Dilaporkan oleh Dirjen, bahwa sampai dengan 23 November 2009 telah dilakukan penertiban melalui inventarisasi dan penilaian BMN pada  19.423 satuan kerja (satker) pengguna BMN, yang telah menghasilkan koreksi nilai secara kumulatif sebesar  Rp.418,74 T, dimana sebanyak 8.404 satker selesai 100%, 9.317 satker selesai di atas 90%, 5.195 satker selesai antara 50% sampai dengan 80%, dan 709 satker selesai di bawah 50%. Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari pengembalian pembiayaan APBN bidang perbankan (asset recovery) dan penerimaan negara bukan pajak (biad pengurusan piutang negara dan bea lelang) untuk tahun anggaran 2009, sampai dengan bulan Oktober 2009 telah terealisasi sebesar Rp.439,80 M.

Dalam survei yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Survei Independen Universitas Indonesia, indeks kepuasan di DJKN meningkat dari 67,9 pada tahun 2007 menjadi 79,2 pada  tahun 2008 dan berada di peringkat 3.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tema Rakernas sangat sesuai dengan keinginan dan visi Departemen Keuangan, dimana di dalamnya menyiratkan perbaikan terhadap internal DJKN dan memperbaiki kualitas pelayanan keluar (eksternal) kepada stakeholder DJKN, khususnya kepada masyarakat. Tema ini harus menjadi ruh dalam pembahasan berbagai topik di rakernas, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan taktis dan strategis bagi DJKN.

Untuk mengelola kekayaan negara yang lebih baik, transparan dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah strategis yang dimulai dari  penertiban aset negara, penyempurnaan sistem pengendalian internal dan tata kelola, serta penatausahaan aset yang handal dan akuntabel. Ketiga-tiganya harus dilakukan secara simultan, sehingga apabila penertiban selesai di tahun 2010, kedua hal yang lain juga telah siap. Menkeu juga menegaskan bahwa target penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN tidak ada perubahan, yaitu pada April 2010 harus sudah selesai. Target ini harus tercapai untuk memperbaiki LKPP tahun 2009, dimana aspek disclaimer dari sisi pengelolaan BMN sudah berkurang. Salah satu butir dalam kontrak kinerja Menkeu dengan Presiden pada masa jabatan yang baru adalah LKPP tahun 2011 sudah tidak disclaimer lagi.

Menkeu berpesan kepada seluruh jajaran DJKN untuk semakin meresapi dan menghayati pengelolaan aset negara dengan menggunakan prinsip the highest and best use. Indikator kinerja pengelolaan kekayaan negara baik apabila sudah tidak ada lost opportunity aset negara, yang berarti bahwa  tidak ada aset yang idle atau tidak termanfaatkan.

Naskah Laporan Dirjen Kekayaan Negara

Naskah Sambutan Menkeu