Evaluasi Kegiatan Tim Asistensi Daerah Wilayah XIV Denpasar Tahun Anggaran 2009

Selama Tahun Anggaran 2009 Tim Asistensi Daerah Wilayah XIV DJKN Denpasar telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina sebanyak  5 (lima) kali,  dengan perincian sebanyak 3 (tiga) kali diadakan di Provinsi Bali, 1 (satu) kali di Provinsi NTT dan 1(satu) kali di Provinsi NTB. Sebelum diadakan Rapat Koordinasi, beberapa unsur Anggota TAD melakukan peninjauan lapangan terhadap ABMA/C yang akan dijadikan fokus pembahasan dalam rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. Rapat dibuka dan ditutup oleh M. Djalalain, Kakanwil XIV DJKN Denpasar dan dihadiri oleh Anggota TAD terkait yaitu dari unsur Kanwil DJKN, KPKNL, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Intelijen Negara, Depkumham, TNI, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi (Rapat di Provinsi NTT dihadiri oleh Anggota TAD yang ada di Provinsi NTT, Rapat TAD di Provinsi NTB dihadiri Anggota TAD yang ada di Provinsi NTB)

Hasil Rapat TAD selama 5 (lima) kali tersebut masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi, yang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sebanyak 6 (enam) ABMA/C yang telah bersertifikat Hak Pakai yang ada di Provinsi Bali terdiri dari : 2 (dua) ABMA/C atas nama TNI AD cq. Kodam IX/Udayana Berkedudukan di Denpasar diusulkan/direkomendasikan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai BMN dan ditetapkan status penggunaannya pada Departemen Pertahanan/TNI AD.  (Untuk 2 (dua) aset atas nama TNI AD cq. Kodam IX/Udayana Berkedudukan di Denpasar telah terbit Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Status Kepemilikannya pada tanggal 10 Desember 2009). 2 (dua) ABMA/C atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan Berkedudukan di Tabanan diusulkan / direkomendasikan untuk disertifikatkan atas Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai BMD dan ditetapkan status penggunaannya  pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2 (dua) ABMA/C atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng Berkedudukan di Buleleng diusulkan / direkomendasikan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai BMD pada Pemerintah kabupaten Buleleng.
   

1. Sebanyak 2 (dua) ABMA/C yang telah bersertifikat Hak Pakai yang ada di Provinsi NTT, terdiri dari : 1 (satu) ABMA/C atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diusulkan / direkomendasikan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai BMD pada Pemerinta Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1 (satu) ABMA/C atas nama Yayasan Pekuburan Namosain Kupang diusulkan / direkomendasikan disertifikatkan atas nama Yayasan Pekuburan Namosain dan dimanfaatkan untuk keperluan sosial.
   

1. Sebanyak 2(dua) ABMA/C yang telah bersertifikat Hak Pakai yang ada di Provinsi NTB, terdiri dari : 1 (satu) ABMA/C yang telah bersertifikat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta diusulkan /direkomendasikan disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai BMN dan ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisisan Republik Indonesia cq. Polda NTB. 1 (satu) ABMA/C yang telah besertifikat atas Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diusulkan /direkomendasikan disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat sebagai BMD dan ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah.