Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Optimalisasi Pengelolaan Aset, DJKN Sewakan Peralatan dan Tanah KKKS pada LPPNPI dan PT PLN
Esti Retnowati
Kamis, 07 November 2019 pukul 16:56:10   |   689 kali

Jakarta – Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Dodi Iskandar bersama Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Sulawesi PT PLN (Persero) Syamsul Huda dan Direktur Keuangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Hendroyono menandatangani perjanjian sewa Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Hulu Migas pada Kamis (7/11) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). "Kontrak perjanjian ini dilaksanakan sebagai upaya DJKN dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN Hulu Migas," ujar Dodi.


Lebih lanjut, Dodi menjelaskan bahwa aset yang disewakan kepada PT PLN (Persero) tersebut berupa tanah KKKS PT Pertamina Hulu Sanga Sanga dan PT Pertamina EP seluas 93.405,17 m2. Sebidang tanah tersebut oleh PLN digunakan untuk membangun pipa gas dari lokasi gas ke power plant PLN di Tanjung Batu.


“Penandatangan sewa tanah ini merupakan upaya DJKN dalam mendukung program pemerintah yang telah diamanatkan kepada PT PLN, yakni penyediaan listrik nasional sebesar 35000MV,” ujarnya.


Sedangkan kepada LPPNPI, DJKN melakukan perjanjian sewa aset KKKS Kangean Energy Ltd berupa peralatan navigasi penerbangan di Bandar Udara Khusus Pagerungan. Hal itu, ujar Dodi, merupakan upaya DJKN dalam mewujudkan peran strategis LPPNPI sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara yang beroperasi pada ruang udara Indonesia.


“Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah khususnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Dodi.


Terkait sewa tanah, Syamsul juga menjelaskan bahwa proyek pipa gas Tanjung Batu ini merupakan solusi untuk menggantikan BBM-HSD dengan menyediakan fasilitas transportasi gas ke pembangkit-pembangkit listrik Tanjung Batu sehingga biaya pokok penyediaan listrik menjadi lebih murah. “Saat ini, di sana pembangkit yang harusnya menggunakan gas, kenyataannya belum menggunakan gas,”ujarnya.


Dengan adanya kerja sama ini, ujarnya, manfaat yang didapat pihaknya sangat besar. Selisih biaya bahan bakar hasil konversi BBM ke gas bumi diasumsikan sebesar kurang lebih Rp314 miliyar per tahun. Selain itu, penggunaan energi gas bumi lebih bersih dalam pengoperasian pembangkit listrik.


“Dengan adanya konversi tersebut, target PLN dalam mendukung pengurangan import BBM Nasional akan terealisasi,” ujarnya. (est/mon)

 


Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini