Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2010  dalam Press Conference di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta pada tanggal 8 Maret 2010. Hadir dalam acara tersebut, segenap pejabat eselon I Kementerian Keuangan RI.

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menjelaskan beberapa hal mengenai perkembangan ekonomi global dan regional serta asumsi makro perubahan APBN 2010. “Pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara membaik pada Triwulan IV 2009. Proyeksi pertumbuhan 2010 diperkirakan lebih baik dari proyeksi awal”, ujarnya. Namun begitu, Menteri Keuangan mengkhawatirkan bahwa keadaan ini masih bersifat short lived.

Selain itu, Menteri Keuangan juga menjelaskan beberapa kebijakan fiskal untuk mendukung sektor riil 2010 di berbagai sektor seperti insentif pajak, energi, infrastruktur, perdagangan dan industri serta sektor lain-daerah.

Khusus mengenai infrastruktur, pemerintah memberikan pendanaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp1 triliun untuk mengatasi financing gap pembangunan infrastruktur dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) sebesar Rp1 triliun untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan. Keduanya merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menjawab pertanyaan dari beberapa wartawan mengenai dana abadi pendidikan, rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pinjaman siaga. Mengenai kenaikan harga BBM, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa selama subsidi memungkinkan maka harga BBM tidak akan naik.

Terakhir, menanggapi hasil survey Hongkong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd, bahwa saat ini Indonesia menjadi negara terkorup setelah Kamboja di Kawasan Asia Pasifik, Menteri Keuangan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki reputasi dengan berusaha meningkatkan kinerja dan mengisi berbagai pemberitaan yang positif terhadap reformasi dan komitmen integritas.

"Memperbaiki reputasi dan kinerja bukan pekerjaan yang mudah, kita tetap komitmen untuk mengisi dengan berita-berita yang positif terhadap reformasi dan komitmen integritas. Namun komitmen ini harus didukung oleh semua pihak baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, tandas Menteri Keuangan mengakhiri acara.