Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata menegaskan bahwa penjualan aset negara tidak menjadi opsi utama dalam membiayai pemindahan ibu kota negara. Hal ini disampaikan pada Dialog Nasional IV Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin, (16/09) di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas.

“Kita nggak mau jual (aset negara-red). Kita lihat value aset masih punya banyak opportunity,” ujar Isa.

Lebih lanjut, Isa menyampaikan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu mengoptimalkan penggunaan aset negara dengan cara penggunaan gedung bersama lintas kementerian. Menurutnya, cara ini akan menghasilkan “surplus” aset yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Selanjutnya, aset yang tidak digunakan untuk operasional pemerintah akan dikerjasamakan baik dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, BGS/BSG, ataupun kerja sama penyediaan infrastruktur. Hasil dari kerja sama itulah yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pemindahan ibu kota negara.

“Apabila kita masih mengandalkan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka kita akan berebut sumber pembiayaan. Kuncinya adalah bagaimana kita mendapat sumber pembiayaan baru. Harus kreatif, supaya nggak berebut sumber (sumber pembiayaan-red),” jelasnya.

Sumber pembiayaan lainnya yakni skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga disinggung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Skema pengelolaan aset ini akan diberlakukan pada aset negara di ibu kota negara yang baru. Dengan adanya skema ini, diharapkan negara akan memperoleh beberapa manfaat antara lain penghematan pengeluaran negara, infrastruktur berkualitas, dan risk sharing antara pemerintah dan swasta.

“Yang pertama masuk (di IKN baru-red) sektor pemerintahan. Tapi nggak mungkin sendirian. Pasti butuh dukungan BUMN dan swasta,” terang Bambang.

Terkait konsep pembangunan ibu kota baru, Isa juga berpendapat bahwa aset-aset di ibu kota negara baru harus bisa menghasilkan pendapatan. “Kita harus mendesainnya dengan bagus, secara efisien, dan optimal. Untuk itu, perlu diterapkan prinsip highest and best use,” tambahnya. (Tasya/Surur)