Bogor - Mungkin sebagian kita menganggap pertemuan kita kali ini seperti acara-acara lain yang biasa kita laksanakan, tetapi menurut saya acara ini sangatlah spesial, penting, dan di luar kebiasaan. Mengapa Saya katakan demikian? Karena hari ini merupakan final dari seluruh upaya kita dalam menindaklanjuti  temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung (Kakanwil VIII DJKN Bandung) M. Djalalain pada penutupan acara konsolidasi dan rekonsiliasi Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Negara (LHP BMN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Acara ini dilaksanakan sebagai sarana evaluasi atas inventarisasi dan penilaian (IP) BMN yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Kanwil VIII DJKN Bandung dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kanwil VIII DJKN Bandung. Di samping itu, Kakanwil ingin memastikan secara langsung hasil IP BMN dalam bentuk LHP oleh masing-masing tim, sehingga benar-benar yakin bahwa telah 100% tuntas.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengucapkan rasa syukurnya bahwa di tengah padatnya kesibukan di penghujung tahun 2012 ini, masih dapat meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara ini. “Semoga acara ini dapat berlangsung optimal. Momen ini dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”.

Meskipun IP BMN telah rampung dilaksanakan, tetapi Kakanwil beranggapan bahwa hingga saat ini pelaksanaan rekonsiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi  ganjalan. Tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya, kecuali dengan mencocokkan satu persatu data antara Sistem Manajemen Akuntansi (Simak) BMN dengan Simak TNI.

Namun demikian, dari hasil paparan di sesi berikutnya dapat disimpulkan bahwa masing-masing KPKNL pada umumnya telah menuntaskan IP BMN hasil temuan BPK dimaksud dengan baik. Di samping itu kendala-kendala yang dihadapi khususnya satker/satpor-satpor TNI telah ditemukan solusi pemecahannya. Atas keberhasilan masing-masing pihak dalam membantu menyelesaikan IP BMN tersebut, Kakanwil memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta dorongan untuk menuntaskannya, agar jangan sampai masih menyisakan ganjalan yang akan menyulitkan kita di kemudian hari.

Jumlah Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang telah diselesaikan oleh Kanwil VIII DJKN yang terdiri dari Tim Kanwil dan Tim KPKNL seluruhnya 275 buah, dengan rincian SNVT PJN I dan II, SKPD Binamarga sebanyak 118 laporan, BBWS Citarum sebanyak 5 laporan, BBWS Cimanuk Cisanggarung sebanyak 98 Laporan, dan Jalan Tol sebanyak 54 laporan.

Mengomentari paparan dari para Kepala KPKNL dan Kepala Bidang Penilaian, Kakanwil menyampaikan kegiatan IP saat ini fokus kepada tindak lanjut atas temuan BPK. Untuk satker/satpor TNI yang merupakan temuan dari BPK tetapi setelah diteliti ternyata satker/satpor dimaksud belum ada di tahun 2012, Kakanwil menghimbau agar dibuatkan surat secara resmi sebagai bukti pertanggungjawaban secara administrasi agar dikemudian hari tidak dipermasalahkan. Kakanwil juga menghimbau kepada KPKNL yang belum tuntas IP BMN 100%, segera selesaikan di pekan-pekan terakhir Desember 2012 ini, sehingga pekan awal Januari  2013 nanti lebih fokus kepada pelaksanaan rekonsiliasi. Atas kendala tidak ditemukannya nilai perolehan sebagai penghambat pelaksanaan IP BMN, Kakanwil mengatakan hal tersebut perlu digali. Berapapun nilai yang didapat asal disertai dengan dokumen/surat pernyataan/keterangan dari satker dapat digunakan sebagai dasar acuan. Dalam kasus ini jangan coba-coba membuat inisiatif sendiri (merekayasa nilai perolehan) agar tidak dipersalahkan. Atas hasil IP BMN yang masih tertahan karena permasalahan manajerial, seperti menunggu karena belum ditandatangani komandan, Kanwil (Bid PKN) dapat memberi dukungan dengan mengirim surat ke kesatuan/satpor dimaksud, terutama bila menggantung lebih dari dua hari. “Meskipun hasil temuan BPK telah ditindaklanjuti 100%, agar dipetakan kembali satker-satker di luar TNI supaya selesai sebelum Januari.  Diteliti kembali dengan cermat,  jangan sampai satu masalah selesai timbul masalah baru, selesai satu temuan BPK tetapi muncul satu temuan baru walaupun pada masalah/objek yang berbeda,” tegas Kakanwil.

Menurut Kakanwil, di samping pelaksanaan IP BMN yang tuntas, tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban di bidang anggaran. Oleh karena itu pada sesi selanjutnya Kakanwil memberikan kesempatan kepada Kepala Bagian Umum untuk menyampaikan progress pelaksanaan anggaran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan IP BMN. Di samping itu Kabag Umum Adriana Viveryanti diberikan kesempatan untuk mempresentasikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada hadirin di sela-sela sesi acara tersebut.

Di penghujung acara yang diselenggarakan 19 sampai dengan 21 Desember 2012 di Hotel Grand Ussu Puncak Bogor, acara ditutup dengan serah terima LHP dari masing-masing Ketua Tim Penilaian kepada Kabid Penilaian disaksikan langsung oleh Kakanwil VIII DJKN Bandung.

Para hadirin nampak bersuka cita dan menyambut dengan applause menandakan IP BMN hasil temuan BPK telah tuntas. (Hadiwijaya - Bidang HI Kanwil VIII DJKN Bandung)