Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai institusi yang besar dan penting harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi banyak pihak untuk bisa menunjukan kepemimpinan yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 499 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Jum’at (14/06) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. 

Menkeu menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menjadi pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan di atas perbedaan yang beragam. “Saya berharap para pejabat menjadi pemimpin yang inklusif,” ujar Menkeu. Pemimpin yang dimaksudnya adalah yang dapat menghormati dan memahami arti perbedaan tanpa membuat institusi atau bahkan negara menjadi terpecah belah. “Semua (perbedaan-red) kita dijahit dalam satu persaudaraan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ingin seluruh jajaran Kementerian Keuangan sebagai pemimpin yang berperikemanusiaan dan adil serta beradab,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Menkeu juga berharap agar seluruh pejabat negara di lingkungan Kemenkeu selalu dapat merepresentasikan pribadi masing-masing dalam koridor pegawai. Menurutnya, tingkah laku, tugas, keputusan, dan sikap pegawai tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundangan, namun juga etika dan nilai-nilai organisasi. “Jadilah anda semuanya sumber untuk memberikan penjelasan yang benar dari hal-hal yang selama ini sengaja diciptakan untuk membuat masyarakat resah dan bingung. Karena institusi ini memiliki tugas sebagai penjaga persatuan,” pungkas Menkeu.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 22 orang pejabat Eselon II dan 477 orang pejabat Eselon III. Dari 22 orang pejabat Eselon II yang dilantik, terdapat 5 pejabat yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2 pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 14 pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 

Disamping itu, dari 477 orang pejabat Eselon III yang dilantik terdapat 4 pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen), 16 pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), 151 pejabat dari DJP, 42 pejabat dari DJBC, 142 pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 108 pejabat dari DJKN, serta 14 pejabat DJPPR.