Jakarta – PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Kamis (23/05) melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. RUPS BUMN yang merupakan salah satu Special
Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan RI ini mengagendakan pengesahan
Laporan Tahunan Tahun Buku 2018. RUPS yang diadakan di Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Isa Rachmatarwata sebagai perwakilan Pemerintah selaku pemegang saham PT
PII.
“Pemegang saham selalu ingin agar
Perseroan dapat mencapai target-target yang ditetapkan bersama sehingga perlu
terus dilakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target
kinerja.” Ujarnya Isa. Selain itu Isa meminta Perseroan untuk membangun ‘smart
system’ yang dapat berdampak terhadap Perseroan baik dari sisi biaya,
kecepatan komunikasi yang menunjang efektifitas kerja, serta meningkatkan
kemampuan kontrol terhadap proyek-proyek yang dijamin.
“Pemegang Saham mengharapkan kehadiran beberapa aktivitas baru Perseroan yaitu Penjaminan Non-KPBU dan penugasan untuk melakukan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Project Development Facility/PDF) dalam jangka menengah-panjang dapat memperbaiki kinerja finansial Perseroan,” lanjut Isa.
Sebelumnya dalam laporan direksi kepada
Pemegang Saham, PT PII tercatat pendapatan usaha PT PII di tahun 2018 meningkat
sebesar 9 persen dari tahun 2017, yaitu sebesar Rp834 miliar, dari tahun
sebelumnya sebesar Rp766 miliar. Pada tahun 2018, PT PII berhasil membukukan
laba bersih sebesar Rp471 miliar. Berdasarkan pembukuan laba tersebut, PT PII
akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 33 persen dari laba bersih
atau sebesar Rp155 miliar.
Pada tahun buku 2018, PT PII
mencatatkan 3 proyek baru yang diberikan penjaminan, sehingga total proyek yang
diberikan persetujuan penjaminan oleh PT PII sampai dengan akhir 2018 adalah
sebanyak 21 proyek dengan total nilai proyek Rp203 triliun pada 6 sektor yaitu
sektor Jalan Tol, Telekomunikasi, Ketenagalistrikan, Air Minum, Transportasi dan
Pariwisata. Dalam kinerja operasional dan pencapaian proyek PT PII selama 2018
melakukan proses pada 23 proyek.
Dalam pencapaian strategi jangka
panjang, PT PII pada tahun 2018 mulai bergerak pada area penyiapan proyek dan
pendampingan transaksi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas proyek untuk
ditransaksikan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
serta memastikan kesinambungan pipeline proyek. Disamping itu, PT PII juga
aktif dalam mendorong terbitnya regulasi terkait tata cara penjaminan Non-KPBU
oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan memberikan ruang bagi
PT PII untuk memulai penjaminan Non-KPBU lebih awal.
PT PII berkomitmen dan turut berperan aktif mendukung Pemerintah dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan pembangunan Indonesia melalui beberapa bidang di antaranya Pendidikan, Darurat Bencana Alam, Kesehatan, Lingkungan, Keagamaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pembiayaan Ekonomi Masyarakat serta Sosial dan Budaya. Peran aktif PT PII adalah melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia terutama wilayah yang terkena dampak dari proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII.
Dalam pengembangan capacity building
General Active Learning Program (GALP), PT PII melalui IIGF Institute telah
melaksanakan 27 program kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan
Daerah serta Kabupaten dan Kota. IIGF Institute juga melaksanakan kegiatan
Targeted Active Learning Program (TALP) sebanyak 10 program dalam tahun buku
2018.
Sebagai informasi, selama tahun buku 2018, PT PII mencatatkan beberapa pencapaian pada aspek reputasi Perusahaan antara lain mendapatkan Good Corporate Governance (GCG) score yang diaudit oleh BPKP dengan nilai 86,71%, penghargaan Asean Risk Award dalam kategori Public Initiative dari Enterprise Risk Management Academy, serta CGPI Award sebagai Perusahaan Terpercaya dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA.