Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik 14 (empat belas) Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pelantikan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 di Ruang Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan dihadiri oleh  segenap Pejabat Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara diawali dengan pembacaan ringkasan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 193/KMK.01/UP.11/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Mutasi Pejabat Eselon II di     Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Kementerian Keuangan.

          Selanjutnya, Menteri Keuangan mengambil sumpah jabatan keempat belas Pejabat Eselon II DJKN yang dilantik, yaitu:

1.    Dr. Lalu Henri Yujana, SE., Ak., MM. diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil VIII DJKN Bandung;

2.    Drs. Susiadi, CES. diangkat sebagai Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil XI DJKN Pontianak;

3.    Soepomo, SH., LLM. diangkat sebagai Direktur Piutang Negara, sebelumnya Direktur Kekayaan Negara Lain-lain ;

4.    Suryanto, SE. diangkat sebagai Direktur Lelang, sebelumnya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;

5.    Agus Riyanto Sejati, S.Sos., MM. diangkat sebagai Direktur Hukum dan Informasi, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil II DJKN Pekanbaru;

6.    Dr. Purnama T. Sianturi, SH., M.Hum, diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebelumnya sebagai Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Informasi;

7.    Dr. Bambang Santoso Marsoem, MA. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebelumnya sebagai Direktur Hukum dan Informasi;

8.    Teguh Wiyono, SH., MBA., diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta;

9.    Drs. Taufik, MM. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh, sebelumnya sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

10.  Mustafa Husein, SH., MM. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah III DJKN Pekanbaru, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil IV DJKN Palembang;

11.  Teguh Sugirijoto, SH. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah IV DJKN Palembang, sebelumnya sebagai Kepala Kanwil DJKN I Banda Aceh;

12.  Drs. A. Tahrir Hasbullah, Msi. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta, sebelumnya sebagai Direktur Lelang;

13.  Dra. Aminah diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung sebelumnya, sebagai Kepala Kanwil IX DJKN Semarang;

14.  Drs. Sunaryo, MM. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, sebelumnya sebagai Direktur Piutang Negara;

          Seusai mengambil sumpah jabatan dilakukan penandatanganan Berita Acara Pelantikan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Suryanto mewakili pejabat yang beragama Islam, dan Purnama T. Sianturi mewakili pejabat yang beragama Kristen.

“Reformasi birokrasi terutama yang menyangkut seluruh perubahan struktur business process atau  prosedur kerja, mindset, yang berhubungan dengan kinerja merupakan suatu program yang luar biasa penting. Peranan dari seluruh staf dan jajaran dari mulai pimpinan Eselon I hingga kepada pejabat yang strategis terutama pada Eselon II menjadi sangat penting dan kunci. Reformasi bukanlah program menteri melainkan program institusi. Dia hanya bisa berjalan dan akan terus bisa berjalan dan bertahan apabila seluruh jajaran yang mengisi institusi itu memiliki komitmen yang sama,” demikian disampaikan Menteri Keuangan mengawali sambutannya.

         Menteri Keuangan berbesar hati karena seluruh jajaran di Kementerian Keuangan nampak sudah menganggap reformasi birokrasi ini sebagai suatu bagian misi bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses reformasi untuk memperbaiki kinerja, tata kelola, memberikan suatu kepastian dan kebanggaan bagi masyarakat dan bangsa pasti akan berlangsung terus. Menkeu menekankan kembali tema yang dianggap menjadi prioritas yaitu bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, pelaku ekonomi, seluruh dunia kepada institusi kementerian keuangan. Kepercayaan ini sangat terkait erat dengan cara kerja kita, komitmen kerja kita, tingkah laku, sikap dan keputusan kita. Level eselon II merupakan posisi-posisi kunci seberapa cepat atau lambat, seberapa baik dan seberapa kurang baik, seberapa reliable atau tidak reliable.

“Saya menetapkan target-target yang dianggap cukup ambisius karena masyarakat tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Mereka menghitung indonesia bukan semenjak Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Mereka menghitungnya semenjak Indonesia merdeka dan mereka menginginkan negara dan bangsa ini diurus dengan baik. Harapan itu diberikan kepada kita yang pada saat ini memegang amanah terutama  kepada anda-anda para pejabat yang menentukan kualitas keputusan dan kinerja serta tingkah laku dari institusi. Oleh karena itu, saya mengharapkan anda-anda untuk betul-betul memikirkan bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat itu dengan menunjukkan kinerja yang makin baik dengan meninggalkan seluruh tindakan yang tidak baik, termasuk korupsi dan kolusi,” pesan Menkeu. 

         Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa DJKN merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang mendapatkan perhatian sangat banyak sebab pengurusan, pengorganisasian, manajemen, penggunaan kekayaan negara menjadi perhatian yang luar biasa tinggi. DJKN juga merupakan salah satu icon dari bidang keuangan negara yang terus menjadi perhatian masyarakat.  Dimana salah satu alasan laporan keuangan belum mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah karena belum selesainya dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN. Menkeu mengharapkan kepada seluruh Pejabat Eselon II yang dilantik terutama yang dipromosikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu inventarisasi dan penilaian, penggunaan dan pemanfaatan, dan pembukuan dari barang milik negara secara baik.  Apabila seluruh aset dan barang milik negara sudah diinventarisasi, dan kemudian dibukukan, dan bahkan dinilai dengan harga hari ini, maka neraca keuangan RI akan semakin lama semakin baik.  Nilai dari kekayaan negara atau barang milik negara  atau aset dalam neraca melonjak sangat tinggi  selama tiga tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan seluruh jajarannya karena telah memperbaiki kualitas laporan keuangan. Seluruh pejabat yang dilantik dan seluruh jajaran DJKN diharapkan untuk terus melakukan program tersebut teruma untuk beberpa kementerian/lembaga terakhir yang mungkin memang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. DJKN tidak hanya mengurus kekayaan negara juga mengurus piutang negara dan lelang yang dalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian. Beberapa pelayanan KPKNL mendapatkan pujian karena saat ini dipandang sudah professional. Terkait pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, Menkeu  meminta agar kegiatan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan secara cepat efisien namun  juga tetap harus disertai sikap hati-hati. Selain itu diperlukan ketepatan, kecermatan terutama di dalam memahami potensi risiko operasional, resiko dari segi finansial, bahkan munculnya kejahatan atau pidana. Bagian ini cukup kritis dimana bisa terjadi apa yang disebut kolusi antara aparat kita dengan  dengan pihak peserta lelang. Oleh sebab itu, ini harus menjadi salah satu indikator untuk menilai perbaikan-perbaikan dan membangun sikap yang lebih profesional, tidak koruptif, dan bersih di lingkungan DJKN, khususnya untuk piutang negara dan pelayanan lelang.

         Pada 2010 sesuai renstra Kemenkeu pengelolaan BMN harus menjadi bagian dari pengelolaan APBN yang efektif. DJKN memiliki potensi dan kewajiban yang sangat strategis dan besar. Tugas melaksanakan inventarisasi dan penilaian aset harus diselesaikan. Tantangan DJKN adalah bagaimana memenuhi harapan Menkeu supaya laporan keuangan tahun 2010 untuk barang milik negara sudah masuk dalam kelompok WTP (Wajar Tanpa pengecualian). Menkeu menginginkan supaya orang-orang Kementerian Keuangan dikenal oleh masyarakt luas sebagai orang-orang yang punya integritas yang baik. Bagi pejabat yang hari ini dilantik diharapkan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat menjalankan seluruh target yang telah disepakati . Dapat mempersembahkan hasil reformasi birokrasi yang nyata dalam bentuk laporan keuangan yang bagus, manajemen yang bagus, inventarisasi yang bagus pelaksanaan tingkah laku dan integriti yang terus dipelihara dengan sempurna kepada  generasi yang akan datang.

“Saya minta seluruh kekayaan negara dan piutang serta lelang negara menjadi salah satu icon reform dari Kementerian Keuangan. Terakhir saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan tantangan yang baru,” demikian Menteri Keuangan menutup sambutannya.

Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Menteri Keuangan, segenap Pejabat Eselon I Kemenkeu, serta beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan kepada seluruh Pejabat Eselon II DJKN yang dilantik.