Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) melantik Ketua merangkap anggota PUPN Cabang pada hari Jumat, 14 Mei 2010 di Lantai 5, Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 96/KN. 6/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara  Cabang. Selain melantik, Ketua PUPN Pusat juga mengambil sumpah Ketua merangkap anggota PUPN Cabang.

Adapun Ketua PUPN Cabang yang diberhentikan dan dilantik sebagai berikut :

ü Drs. Taufik, MM. diangkat sebagai Ketua PUPN cabang Nanggroe Aceh Darussalam.

ü Teguh Sugirijoto, SH diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Nanggroe Aceh Darussalam dan diangkat sebagai Ketua PUPN cabang Sumatera Selatan.

ü Mustafa Husein, SH., MM. diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Sumatera Selatan dan diangkat sebagai Ketua PUPN cabang Riau.

ü Agus Riyanto Sejati, S.Sos., MM. diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Riau

ü Drs. A. Tahrir Hasbullah, Msi. diangkat sebagai Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta

ü Teguh Wiyono, SH., MBA diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang DKI Jakarta

ü Dr. Lalu Henri Yujana, SE., Ak., MM diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Jawa Barat.

ü Dra. Aminah diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Jawa Tengah dan diangkat sebagai Ketua PUPN cabang Jawa Barat.

ü Drs. Sunaryo, MM diangkat sebagai Ketua PUPN cabang Jawa Tengah

ü Drs. Susiadi, CES diberhentikan sebagai Ketua PUPN cabang Kalimantan Barat.

Selain acara pelantikan, dilaksanakan juga serah terima jabatan pejabat Eselon II di lingkungan DJKN antara pejabat lama dengan pejabat yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.01/UP.11/2010.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto menyampaikan bahwa DJKN ke depan harus selalu menjaga reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan agar citra Kementerian Keuangan, khususnya DJKN dapat terjaga dengan baik. Menjawab ekspektasi publik terhadap DJKN, lanjutnya, DJKN memiliki core values yakni commitment, integrity dan sincerity yang harus selalu dijaga.

Dirjen menegaskan, setiap pejabat eselon II harus mempunyai leadership yang menonjol karena leadership merupakan kemampuan untuk mengelola resources sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu dapat efektif dan efisien. “Kita harus mempunyai integritas, kinerja dan kreativifitas. Saya sangat menghargai setiap gagasan yang diimplementasikan dalam tindakan dan produk,” tandasnya.

Dirjen mengingatkan bahwa outstanding yang ditangani DJKN sekitar Rp55 triliun yang tersebar di seluruh kanwil di Indonesia. Jadi, ketika ada pergantian pejabat baru maka harus ada kreativitas dalam pengurusannya, sehingga dapat mempercepat proses recovery. 

Berkaitan dengan lelang, Dirjen mengharapkan agar peraturan mengenai kebijakan lelang dilihat kembali terutama tentang klausul-klausul lelang. Dirjen mencontohkan kebijakan yang terkait dengan dispensasi. Dalam administrasi kebijakan, dispensasi dikenal tapi sudah lama ditinggalkan. “Jadi, jangan sampai kebijakan yang ada ditafsirkan oleh sebagian orang, sehingga dapat mengganggu proses lelang,” tegasnya.

Dirjen menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. “ Dengan perpindahan ini, diharapkan ada tantangan baru sehingga ke depannya akan lebih baik,” pungkasnya.(bend_red)