Bandung – Pembangunan Infrastruktur yang masif di Indonesia terus dilakukan untuk memenuhi cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan mencapai  visi Indonesia 2045 menjadi high income country. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya pada Infrastructure Summit 2019 di Universitas Padjajaran Bandung, Jumat (26/4) mengatakan bahwa tiap pembangunan infrastuktur ada efek lingkungan, ada social impact maka harus inklusif, hal inilah jadi peran penting yang diemban  UNIID (University Network For Indonesia Infrastructure Development).

”Pembangunan infrastruktur memerlukan model pendanaan yang tidak perlu menunggu pemerintah punya uang baru membangun. Kita butuh air bersih hari ini apakah kita harus menunggu (misalnya-red) 10 tahun (ketika-red) punya uang baru membangun sarana air. Generasi kita terlanjur jadi generasi diare, generasi yang tidak sehat dan tidak bisa bersaing.” Kata Sri Mulyani. “Karena tidak bisa menunggu, maka skema KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha-red) menjadi tidak bisa terhindarkan,” tambahnya.

“Infrastruktur begitu penting, maka perlu dilakukan beberapa hal terobosan, agar prinsip KPBU berjalan maka kita memberikan guarantee karena swasta yang masuk akan berpikir ini akan menguntungkan atau tidak. Untuk itu sinergi dari BUMN Special Mission Vehicle (SMV-red) Kementerian Keuangan harus berjalan, dan ditambah dengan peran UNIID akan menjadi triple helix pemerintah, swasta dan  universitas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mampu memenuhi hak dasar warga negara. Nilai KPBU makin meningkat dan jenisnya juga bervariasi. RSUD, LRT, bandara, kebutuhan air minum, sanitasi, dan waste management,” jelas Sri.

Lebih lanjut Sri mengatakan bahwa para expert harus bisa bicara financial return, social impact dari pembangunan infrastruktur sehingga input dari masyarakat akan makin baik.  Dana abadi pendidikan untuk penilitan di 2020 akan ditingkatkan. Universitas di Indonesia mampu berkompetisi dan masuk ranking 100 atau 50 terbaik dunia. UNIID diharapkan menjadi komunitas yang care terhadap Republik, jadilah elit yag tidak hanya bicara inspiring tapi do the real work. Cita cita mulia bangsa Indonesia tergantung dari kita, apakah kita akan memegang tongkat estafet dan menjadi aktor menuju cita-cita itu. Indonesia akan mendapat bonus demografi, untuk itu kita harus bisa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dari bonus demografi ini, dan yang dihasilkan dari universitas menentukan apakah Indonesia mampu naik ke high income country atau tidak. Demikian Sri Mulyani menjelaskan.

Escape From Middle Income Country Trap

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan visi Indonesia 2045 menjadi high income country. Sebagai midle income country, hari ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan, diantaranya ketidakpastian kondisi ekonomi dunia, untuk itu Indonesa perlu membangun iklim ekonomi yang kompetitif. “Indicator competitiveness Indonesia perlu memperhatikan inovasi, infrastruktur, kemampuan untuk mengadopsi ICT dan kemampuan membangun sektor keuangan yang dalam dan stabil,” ujarnya. 

“Jangan sampai lari 60 km perjam kemudian mesin panas dan harus berhenti. Untuk itu hatus diimbangi dengan struktur ekonomi yg kuat, sehingga bisa lari cepat tanpa menimbulkan efek kerusakan mesin,”kata mantan Direktu Bank Dunia ini.

“Kita sudah punya modal dimana pertumbuhan ekonomi kita masuk ke negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 5 persen, dan bertahan sekaligus mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menstabilkan inflasi. Ada negara yang 5 persen namun  tahun berikutnya 2 persen, ada negara yang tumbuh 7 persen namun poverty tidak turun, ada yang 5 persen namun inflasi tidak terjaga. Kalau kita bandingkan dengan India yang pertumbahannya di atas 6 persen, India defisitnya mendekati 7 persen dari GDP,” paparnya.  Sri Mulyani mengatakan bahwa ada 190 negara di dunia selama 40-50 tahun ke belakang hanya kurang dari 20 negara yg mampu naik dari middle income country ke high income country. 

“Di 2019 prediksi ekonomi dunia tumbuh 3,9 persen, kemudian direvisi jadi 3,7 persen, berubah lagi jadi 3,5 dan sekarang 3 persen artinya dunia mengalami pelemahan yang harus kita antisipasi. 2019 pertumbuhan kita terjaga di 5,3 persen, untuk itu kita perlu melanjutkan momentum pembangunan ini, APBN akan dibelanjakan ke sektor yang sangat penting untuk menguatkan fundamental ekonomi Indonesia, kita harus menjaga ekonomi kita efisien dan mengantisipasi ketidakpastian dunia. Sektor industri akan diseimbangkan dengan sektor pertanian, dan inovasi di sektor pariwisata terus dikembangkan,” ujarnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjajaran Rina Indiastuti, dalam sambutannya mengatakan bahwa infrastruktur pendidikan tinggi sangat penting karena mempengaruhi mutu pendidikan. “Empowering pembangunan infrastruktur tidak hanya dalam teknik tapi ekonomi sosial budaya dan lingkungan,” kata Rina.

“UNIID merupakan ajang penggerak kualitas infrastruktur, memberikan kontribusi perjalanan infrastruktur menjadi pembelajaran universitas dan perguruan tinggi lain. Dengan UNIID para akademisi diharapkan bisa menyatukan pemahaman tidak hanya aspek teknis tapi aspek lain dari pembangunan infrastruktur,” lanjut Rina. 

Direktur PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan berharap universitas mendorong pemerintah daerah setempat untuk membangun infrastruktur dengan berbagai model pembiayaan. PII dan UNIID telah berkolaborasi melaksanakan proyek bersama,  tidak hanya dari sisi teknik namun juga amdal dan lain-lain.

Dalam Infrastructure Summit 2019 ini dilakukan penyampaian permohonan Project Development Facility proyek KPBU PLTSa Legok Nangka dan Buku Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, dan Penyerahan Platform Kerjasama SMV Kementerian Keuangan dan UNIID. 

Acara yang diadakan di Graha Sanusi Hardjadinata ini dihadiri oleh  Jajaran eselon I Kementrian Keuangan, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai kuasa Menteri Keuangan sebagai pemegang saham mayoritas BUMN SMV Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat, 31 Rektor Perguruan Tinggi anggota UNIID, beberapa Kepala Daerah, Para Direktur Utama BUMN SMV Kementerian Keuangan, dan experties infrastruktur. (uun/andi)