Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata serahkan Daftar Nominatif Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2019 dan Daftar Indikatif Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2020 kepada Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin. Penyerahan dilaksanakan pada penutupan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2019, Jumat (1/3) di Hotel Sari Pasific Jakarta. Daftar tersebut berisikan rincian tanah negara yang akan dikebut sertifikasinya hingga tahun depan.

Dalam sambutannya, Dirjen KN menyampaikan bahwa proses membenahi aset negara adalah perjuangan luar biasa yang membutuhkan banyak tenaga dan komitmen. Aset negara harus diamankan, tidak hanya secara fisik tapi juga secara hukum. "Sertifikasi memegang peranan penting dalam hal ini (pengamanan secara hukum-red)," ujar Isa.

Menurut Dirjen Pengadaan Tanah, kegiatan Kementerian ATR/BPN mulai bertransformasi ke bentuk digital di 2019, termasuk juga kegiatan sertifikasi tanah. "Saya harapkan dengan digitalisasi ini, DJKN dan ATR/BPN dapat memantau semua tahapan kegiatan," ujar Arie.

Dirjen KN menyambut baik hal ini dan berharap koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN terus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis. "Saya senang ketemu bu Arie yang juga sama semangatnya membenahi pencatatan tanah khalayak. Tentunya aset negara juga," ungkap Isa.

Sekitar 6.700 bidang tanah negara ditargetkan bersertifikat tahun ini, dan sekitar 15.000 lainnya di tahun depan. Selanjutnya, pada 2022 seluruh tanah negara ditargetkan seluruhnya telah memiliki sertifikat. (mli/abah/brilly)