Bekasi – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serius menggarap pemanfaatan ruang kerja dengan desain open space. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJKN Moh. Arif Rochman saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Khusus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan DJKN TA 2019 di Bekasi, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut Arif menambahkan bahwa ini (ruang kerja open space) adalah inisiatif strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan di DJKN. “Saat ini di Kantor Pusat (DJKN-red) sudah ada dua lantai yang sudah mengakomodasi desain open space. Lantai 7 dan 8, dan akan dilanjutkan ke lantai yang lain,” ujar Arif.

Arif mengatakan dalam mengembangkan ruang kerja open space Kantor Pusat DJKN telah meminta pendapat para ahli baik dari akademisi maupun praktisi. Penentuan desain open space untuk tiap bagian akan berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing bagian, karena desain open space akan berhubungan dengan proses bisnis masing-masing bagian. “Intinya adalah co working space dimana tidak ada meja yang dedicated for some one, dan bisa mengefektifkan keluasan ruangan, bahkan Pak Ses sendiri menginstruksikan agar ruangannya (ruang Sekretaris DJKN) terbuka,” jelasnya.

Arif menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun,  di Bagian  Umum perbulan terdapat  600 sampai 1200 surat  masuk yang 60 persennya berasal internal DJKN. “Bila yang 60 persen bisa dihilangkan, artinya tidak perlu dalam bentuk fisik karena berasal dari internal, maka akan banyak sumber daya yang bisa dihemat. Untuk mewujudkan ini Smart (aplikasi SMART-red) harus digunakan oleh tiap pegawai, dan co-working space diharapkan bisa mengubah kebiasaan pegawai untuk menggunakan berkas elektronik melalui SMART karena memang tidak ada meja atau komputer yang dedicated untuknya.” Terang Arif.

Lebih lanjut di hadapan PPK yang hadir, Arif meminta agar pengembangan desain ruang kerja di masing-masing unitnya mengakomodir desain open space atau co working space.

Bimbingan teknis PPK DJKN yang dihadiri 27 PPK Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari beberapa daerah ini diadakan untuk mengupdate dan menyamakan persepsi para PPK DJKN atas peraturan-peraturan terkait pengadaan khusnya peraturan-peraturan baru.

Acara yang berlangsung selama 3 hari di KPKNL Bekasi ini menghadirkan narasumber yaitu Suparlan dan Agus Hartanto dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Achmad Zikrullah dari Bagian pemilihan dan Asistensi Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kusriyati, Kepala seksi Bagian Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum.

Bagi pembaca yang ingin mendapatkan materi yang disampaikan pada bimbingan teknis tersebut dapat menghubungi Bagian Perlengkapan DJKN  untuk mendapatkan tautan unduhannya (txt/pic:un)