Berita DJKN
N/a
Senin, 21 Juni 2010 pukul 14:03:43 | 634 kali
Senin, 21 Juni 2010 pukul 14:03:43 | 634 kali
Jakarta-(FiscalNews, 18/06/2010) Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur akuntansi berbasis kas menuju akural menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pujian tersebut disampaikan oleh World Bank Expert Africa Region, Gert Van der Linde saat berlangsungnya International Workshop on Accrual Accounting pada Kamis, (17/06).
Apresiasi juga dilontarkan oleh Chairman of International Public Sector Accounting Standards Board, Andreas Bregmann, yang turut dihadirkan dalam acara tersebut. “Upaya Indonesia dalam menerapkan accural accounting sangat saya hargai, karena belum banyak negara di dunia yang mampu dan memiliki tekad untuk melakukan ini,” tegas Bregmann.
Mayoritas negara yang telah menerapkan accrual accounting akan memiliki perfoma yang baik, berbeda dengan negara yang masih menggunakan akuntansi berbasis kas. “Intinya accrual accounting turut menopang perkembangan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik, melalui proses yang transparan dan akuntabel,” cetus Bregmann. Sebelum Indonesia, beberapa negera yang telah menerapkan accrual accounting diantaranya Inggris, Swiss, Selandia Baru, dan Australia.
Menkeu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan K.A. Badaruddin mengatakan, “Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, dan paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah Pusat dan seluruh pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual.” Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan saat ini telah dibahas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.(uno)
