Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui enam kantor vertikalnya mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada Senin (10/12).

Penghargaan tersebut berhasil diraih oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, KPKNL Bukittinggi, KPKNL Tangerang I, KPKNL Bekasi, KPKNL Tegal, dan KPKNL Pekalongan setelah melalui serangkaian penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan survey kepada stakeholder yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan bahwa capaian predikat Zona Integritas WBK/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani -red) ini penting untuk diteladani dan dicontoh oleh satuan kerja yang belum mendapatkannya. Menurutnya, penghargaan ini merupakan salah satu bukti perbaikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. "Mari kita tingkatkan layanan kepada masyarakat, bebas korupsi," ajaknya.

Adapun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin menyampaikan bahwa Zona Integritas WBK/WBBM menjadi barometer capaian reformasi birokrasi yang kongkrit, sistematis, berkelanjutan, dan terukur. Menurutnya, predikat ini merupakan cerminan dari integritas dan pelayanan instansi penerimanya.

Lebih lanjut, kepada para penerima penghargaan, ia berpesan bahwa diraihnya predikat Zona Integritas WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari prestasi. "Ini bukan akhir prestasi, tapi awal baru untuk semakin meningkatkan pelayanan publik yang menjawab dinamika kebangsaan," pesannya.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terus berupaya menciptakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. "Kami semua di Kementerian Keuangan memiliki komitmen dan akan terus memperkuat komitmen, profesionalitas, integritas, dan bebas dari korupsi," tegas peraih penghargaan Pemimpin Perubahan ini. (Humas DJKN)