Jakarta – Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) harus menolak semua barang yang terindikasi gratifikasi meskipun barang yang diterima terlihat remeh. “Walaupun terlihat remeh, tapi ini penting karena terkait moral diri kita masing-masing. Aktifitas semacam ini bisa menjadi pengingat kita,” tegas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat membuka Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Kantor Pusat DJKN pada Selasa, (2/10) di Jakarta Pusat.

Ia mengingatkan bahwa musuh yang paling berat adalah diri sendiri saat mengalami “kenikmatan”. “Kita lupa, sering menganggap kesalahan kecil maupun sedikit tidak apa-apa dilakukan. Saya tegaskan apapun barangnya meskipun remeh harus kita tolak!” ujarnya mengingatkan.

Meskipun sudah ada sistem yang bagus, lanjutnya, toh pada akhirnya yang paling terdepan dalam memfilter hal-hal seperti ini adalah diri kita sendiri. Dirjen Kekayaan Negara juga mengharapkan agar karir seluruh pegawai itu dapat berakhir husnul khotimah. “Bekerjalah secara lurus, sesuai aturan dan tidak usah neko-neko,” pesannya mengakhiri sambutan.

Narasumber pertama, Auditor Muda Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan R. Basoeki Fadjar H menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Ia tidak memungkiri dalam budaya, agama, pergaulan maupun etika Indonesia praktik pemberian adalah netral dan wajar seperti pemberian dalam rangka peringatan peristiwa special, ekspresi persahabatan, maupun wujud terima kasih kepada teman ataupun keluarga.  

Basoeki memancing pertanyaan kepada peserta  ““Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh ASN merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum?”. Ia menjelaskan tidak semua gratifikasi yang diterma melanggar hukum. “Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan maupun gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,” terangnya.

Dirinya merinci gratifikasi yang wajib dilaporkan antara lain, gratifikasi yang dianggap suap (diterima pegawai, berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas/kewajiban) dan gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.

Adapun gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terkait kedinasan, lanjutnya, segala sesuatu yang diperoleh dari seminar  konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, antara lain berupa, seminar kit kedinasan, cinderamata/suvenir hadiah/ door prize, fasilitas penginapan serta kosumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Selain itu juga, kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima, yang antara lain berupa, honor/insentif, baik berupa uang maupun setara uang, fasilitas penginapan;

cinderamata/suvenir/plakat, jamuan makan dan fasilitas transportasi.

Ia juga menjelaskan kewajiban ASN Kemenkeu yaitu menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada UPG atau secara langsung kepada KPK.

Di tempat yang sama, Auditor Pertama Inspektorat VII Itjen Kemenkeu Ervian Prasetyo menyatakan saat ini pelaporan gratifikasi semakin mudah melalui aplikasi. “Pelaporan gratifikasi sekarang sudah bias online melalui link gol.kpk.go.id,” jelasnya. Ervian secara langsung memandu peserta sosialisasi melakukan praktek langsung melaporkan gratifikasi.

Sosialisasi ini dihadiri oleh pejabat eseon II Kantor Pusat DJKN, Dirut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan perwakilan pejabat eseon III dan IV DJKN. Acara yang diinisiasi Sekretariat DJKN ini juga akan diadakan pada Rabu, (3/10) yang akan diikuti oleh pegawai On Job Training DJKN) di aula Kantor Pusat DJKN. (bnz/fza-humas DJKN)