Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banda Aceh mengadakan rapat koordinasi Tim Asistensi Penyelesaian Masalah Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C) pada tanggal  27 Juli 2010 di Ruang Rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

Rapat ini dihadiri Tim Pelaksana perwakilan dari DJKN (Kanwil I Banda Aceh, KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe), Kepala Pos Wilayah Badan Intelejen Nasional (BIN) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Brigjen TNI R. Gautama Wiranegara, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi NAD, Askari, Kepolisian Daerah NAD, AKP Nasrul, Kanwil Badan Pertanahan Nasional NAD, Mursil dan Bahrum dan Pemerintah Daerah serta Tim Sekretariat Kanwil Banda Aceh, KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rakor bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMA/C, melakukan perkenalan dan meningkatkan koordinasi antara anggota Tim Asistensi Penyelesaian ABMA/C  Kanwil I DJKN Banda Aceh yang  baru sesuai Keputusan Menteri Kuangan Nomor 85/KM.6/2010 dan membicarakan tindak lanjut penyelesaian masalah ABMA/C di wilayah kerja Kanwil I Banda Aceh.

Pada acara tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) III Kanwil Banda Aceh, Sulistiyono Fajar Nugroho, menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian masalah ABMA/C sesuai Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMA/C. Sementara itu, Kepala Bidang PKN Kanwil Banda Aceh, Mulyarman menyampaikan evaluasi penyelesaian ABMA/C yang telah dilaksanakan Tim Asistensi Daerah dan permasalahan setiap aset ABMA/C di wilayah kerja Kanwil Banda Aceh yang dilanjutkan pembahasan  terkait masalah-masalah tersebut.

Dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008, jumlah ABMA/C  yang menjadi tugas Kanwil Banda Aceh sebanyak 16 aset. Dari 16 aset tersebut, satu aset telah diajukan ke Tim Penyelesaian Pusat untuk penetapan Surat Keputusan Dirjen Kekayaan Negara dan  lima  aset telah diajukan rekomendasi dan diproses sesuai Perdirjen 01/KN.2010.

Dalam rakor tersebut, baik pihak BPN maupun Kejaksaan mengusulkan agar  objek ABMA/C yang telah teridentifikasi, terutama tanah kosong untuk dilakukan pemberian tanda atau plang bahwa tanah tersebut dikuasai negara, sehingga mengurangi niat pihak lain untuk menguasai tanah tersebut.(edited/admin2/bas)