Rombongan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi,  mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Salah satu kegiatannya  adalah mengadakan pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Bali pada tanggal 3 Agustus 2010 di Basement Aula Gedung Keuangan Negara I Jalan Dr. Kusuma Atmaja Denpasar, Bali.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi IX selama di Bali yaitu: pertama, pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali beserta jajaran Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bali,  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan  (BPKP) dan Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Bali. Ketiga, pertemuan dengan Bank Indonesia dan jajaran perbankan di Bali (Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Perkreditan Rakyat) serta bank-bank swasta nasional di Bali. Keempat, kunjungan lapangan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan PT. Permodalan Nasional Madani. Terakhir, pertemuan dengan PT. Angkasa Pura I serta Kantor Bea Cukai Bali.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Kepala Kanwil XIV Ditjen Kekayaan Negara Denpasar merangkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali M. Djalalain, Kepala Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar, Ni Luh Putu Kumalawati, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali, Zulfikar Thahar, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Ariohadi serta Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Harry Z. Soeratin.

Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Bali, anggota Komisi XI DPR RI mengajukan delapan pertanyaan antara lain mengenai target penerimaan negara dari perpajakan dan bea cukai beserta kendala pencapaiannya, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, pelaksanaan penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Bali dan kendalanya serta indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Kemenkeu di Provinsi Bali.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Kanwil XIV DJKN Denpasar,  M.Djalalain selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dengan jelas, lancar dan berurutan baik yang terkait dengan tugas dan fungsi DJKN di Provinsi Bali maupun pertanyaan yang bersifat umum, sehingga secara umum seluruh anggota Komisi XI DPR RI cukup puas dengan jawaban tersebut.(edited/admin2/bas)