Berita DJKN
N/a
Kamis, 14 Oktober 2010 pukul 10:59:52 | 696 kali
Kamis, 14 Oktober 2010 pukul 10:59:52 | 696 kali
Jakarta (detikFinance Rabu, 13/10/2010 11:40 WIB) - Kementerian Keuangan belum menyelesaikan inventarisir aset yang tersebar di 3 Kementerian. Aset-aset tersebut bernilai 1% lebih dari total aset negara sekitar Rp 30-40 triliun.
"Ya mungkin sekitar Rp 30-40 triliun," ujar Direktur Penilaian Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Suyatno Harun saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta (13/10/2010).
Tiga Kementerian yang asetnya belum diinventarisasi adalah:
- Kementerian Pertahanan dengan aset yang belum dinilai berupa tanah dan bangunan
- Kementerian Perhubungan, aset berupa kereta api dan
- Kementerian Pekerjaan Umum, aset berupa waduk.
"Inventarisasi dan penilaian ini targetnya selesai akhir 2010," kata Suyatno yang juga merupakan Ketua Satgas Penertiban Barang Milik Negara.
Menurut Suyatno, belum selesainya inventarisasi tersebut karena aset tersebut tersebar di mana-mana, bahkan di tengah laut. Selain itu terdapat kesulitan perizinan. Inilah yang menjadi kesulitan tim penilai aset untuk menginventarisasi aset tersebut.
"Karena kesiapan satker dari setiap K/L ada yang belum siap. Jadi bawa datanya tidak tertib. Lalu kan asetnya dari Sabang sampai Merauke ada juga beberapa aset yang lokasinya di tengah laut, itu yang membuat kita lama," jelasnya.
Suyatno menyebutkan Total kekayaan negara per 30 Juni 2010 sekitar Rp 2.500 triliun, sedangkan yang berupa aset sejumlah Rp 1.120,22 triliun yang terdiri dari aset tetap seperti tanah yang berjumlah Rp 484,5 triliun, peralatan mesin sebesar Rp 152 triliun, dan bangunan sebesar Rp 124 triliun. Selebihnya merupakan aset tetap lainnya.
Terdapat pula aset-aset inventaris yang nilainya kecil sehingga tidak tercatat karena nilainya yang susut, jumlahnya bisa mencapai Rp 1.100 triliun.
"Di luar ada aset-aset inventaris yang nilainya kecil-kecil tidak tercatat di neraca seperti pulpen itu nilainya skitar 1.100 triliun, tidak tercatat karena nilainya susut," ujarnya.
Suyatno menyebutkan dari data IP terdapat 4 K/L yang memiliki aset terbesar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepolisian.
"Hasil IP yang paling banyak itu Kebanyakan itu tanah dan bangunan itu di Dephan, Dephub dan PU, dan kepolisian juga," tutupnya.
Ramdhania El Hida (nia/qom)
