Jakarta - “PMO harus ada untuk mewujudkan perubahan atau reformasi,” ujar Dodi Iskandar saat membuka acara Kick Off Meeting Tim Project Management Office (PMO) Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) DJKN. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang juga sebagai Ketua PMO DJKN ini PMO harus ada untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan di lingkup Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini yang dihadiri anggota Tim PMO DJKN tersebut dilaksanakan pada Jumat (23/2) pukul 09.30 WIB di aula gedung Syafruddin Prawiranegara II lantai 5 Selatan.

Dodi berpesan bahwa meski terdapat kesibukan masing-masing tetapi urgensi RBTK ini merupakan hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Tujuan dari RBTK adalah untuk membawa perubahan positif bagi organisasi dan untuk memperbaiki pelayanan kepada stakeholder. Anggapan yang terdapat dalam masyarakat adalah pelayanan publik cenderung lebih memakan waktu dan lebih birokratis jika dibandingkan dengan pelayanan swasta. Hal tersebut terjadi karena pelayanan publik kurang bersifat kompetitif dan stakeholder tidak memiliki pilihan lain. Pelayanan pada swasta bersifat kompetitif karena masing-masing ingin mengambil pasar, melakukan inovasi, dan memaksimalkan profit. Menyikapi itu, pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan bagi stakeholder.  

Selanjutnya, Dodi juga memaparkan mengenai delapan area perubahan reformasi birokrasi yaitu; pertama, organisasi dengan hasil yang diharapkan adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; kedua, Tata laksana dengan hasil yang diharapkan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance; ketiga, Peraturan Perundang-undangan dengan hasil yang diharapkan regulasi yang lebih tertib; keempat, SDM dengan hasil yang diharapkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas, kompeten, capable dan profesional; kelima, pengawasan dengan hasil yang diharapkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN; keenam, Akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi; ketujuh, Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan pelayanan prima sesuai kebutuhan; kedelapan, Mindset dan Cultural Set pegawai. “Manajemen perubahan sama dengan kita harus berubah,” tutur Dodi. Mengakhiri paparannya, Dodi mengajak Tim PMO DJKN untuk melaksanakan program RBTK Tahun 2018 sekaligus mengingatkan untuk selalu menerapkan budaya Kementerian Keuangan.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Arik Hariyono yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian PMO DJKN menyampaikan reviu implementasi Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan DJKN tahun 2017, highligh capaian implementasi Inisiatif Strategis tahun 2014 sampai dengan 2017, dan target inisiatif strategis tahun 2018. Di sela-sela paparannya,  Arik meminta kepada pegawai yang namanya masuk ke dalam tim PMO DJKN supaya bekerja maksimal. “Siapa saja yang masuk Tim PMO supaya mendedikasikan diri secara maksimal,” ujar Arik.

Selanjutnya, secara rinci Arik menjelaskan highligh kegiatan change management PMO Tahun 2014 sampai dengan 2017, antara lain: pembentukan Duta Transformasi dan Duta KN Tahun 2016 dan 2017, minilab dan leading change Training, digital day 2015, pemberian penghargaan inovasi layanan, roadshow Transformasi Kelembagaan, pembangunan engagement channel, dan Pekan Transformasi tahun 2017.

Sementara itu, mengenai Tim PMO, Kepala Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja, Suhendi menjelaskan bahwa tim PMO terdiri dari tiga sub tim yaitu sub tim Inisiatif Strategis, sub tim Transformasi Organisasi, dan sub tim Manajemen Perubahan. Lebih lanjut Endi juga menjelaskan bahwa tim Inisiatif Strategis bertujuan untuk memastikan inisiatif strategis berjalan sesuai sasaran. Sub tim Transformasi Organisasi bertujuan untuk merumuskan arah organisasi yang mendukung visi organisasi. Sub tim Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengarahkan stakeholder baik internal maupun eksternal agar dapat mendukung program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

Rapat ditutup oleh Arik dengan harapan bahwa dengan adanya Kick Off Meeting ini, semua anggota PMO DJKN telah mengetahui tugas masing-masing. Anggota PMO juga diharapkan untuk menyadari bahwa perubahan baik itu simplifikasi maupun percepatan proses bisnis yang dilakukan adalah untuk kepentingan organisasi. “fungsi PMO harus dimaksimalkan maka kesepakatan para anggota Tim PMO untuk bekerja dengan semangat luar biasa” pungkas Arik. (PMO DJKN-Humas DJKN)