Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan Kementerian yang memiliki nilai BMN terbesar dengan lokasi yang tersebar dari tengah perkotaan sampai dengan pedalaman desa. Dalam program revaluasi jumlah objek revaluasi Kementerian PUPR juga merupakan yang terbanyak, baik untuk target tahun 2017 maupun 2018.

Untuk menyukseskan pelaksanaan revaluasi BMN PUPR tahun 2018 dan membahas isu lain terkait pengelolaan BMN, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR didampingi Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan, Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Sekretaris Ditjen Cipta Karya pada Selasa (23/01/2018) melakukan kunjungan koordinasi ke DJKN. Rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur BMN beserta jajaran dan perwakilan Direktorat PKNSI. Di tengah gempa 6,1 SR yang baru saja menggoyang Jakarta, Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata menyambut baik kunjungan Sekjen Kementerian PUPR dan rombongan, sembari menyampaikan adanya keinginan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap kelaikan gedung DJKN yang sudah cukup tua.

Berkaitan dengan Revaluasi BMN pada tahun 2018 sebanyak kurang lebih 52% atau 283.192 NUP objek revaluasi BMN tahun 2018 berada pada Kementerian PUPR. Angka ini kemungkinan masih akan bergerak mengingat Laporan BMN Audited 2017 sampai dengan saat ini belum disusun.

Selanjutnya, Direktur BMN, Encep Sudarwan memaparkan rencana pelaksanaan revaluasi tahun 2018 beserta kendala dan tantangan yang dihadapi. Beberapa isu penting yang dibahas antara lain adalah terkait dengan tindak lanjut barang tidak ditemukan di Kementerian PUPR, ketersediaan anggaran untuk program revaluasi tahun 2018, keakuratan pengisian dan penyampaian form pendataan, koreksi hasil revaluasi ke dalam SIMAK BMN dan pelaksanaan rekonsiliasi hasil revaluasi. Encep menekankan agar jangan sampai pelaksanaan revaluasi BMN tahun ini terkendala karena tidak tersedianya anggaran dan lambatnya pengisian form pendataan. Encep mengharapkan agar masing-masing Sekretaris Unit Eselon I Kementerian PUPR dapat berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki objek revaluasi yang besar guna melihat dan memantau secara langsung pelaksanaan revaluasi pada satuan kerjanya.

Menanggapi pemaparan Direktur BMN, Sekjen Kementerian PUPR telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan revaluasi tidak boleh terhambat disebabkan masalah pendanaan. "Kami telah melaporkan ke Menteri (PUPR) agar penyediaan dana dialokasikan untuk mendukung program (revaluasi BMN) ini," ungkap wanita yang akrab dipanggil Anita ini. Disamping itu, seluruh jajaran Kementerian PUPR diminta untuk mendukung pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2018. Oleh karena itu, direncanakan akan ada high level meeting setiap 2 (dua) bulan sekali untuk memantau program revaluasi. Hal ini direspon positif oleh Dirjen Kekayaan Negara seraya menyampaikan akan mengupayakan hadir pada high level meeting pertama yang rencananya akan dilaksanakan di Kementerian PUPR. "Kalau perlu dua bulan pertama saya yang akan ke tempat Ibu,"  tukas Dirjen KN kepada Sekjen PUPR

Selain itu, koordinasi mingguan di level bawah akan terus diintensifkan antara jajaran PUPR dan DJKN. Di awal tahun 2018 yakni 4 Januari 2018 Kepala Seksi BMN III B, Purwito, telah melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian PUPR guna mengevaluasi pelaksanaan revaluasi tahun 2017 dan membahas langkah-langkah persiapan tahun 2018 bersama dengan jajaran Kementerian PUPR. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan dan perwakilan seluruh unit Eselon I pada PUPR. Evaluasi dan rencana kerja telah dibahas, high level meeting telah dilakukan, selanjutnya secara teknis Kantor Pusat DJKN akan terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna menuntaskan Revaluasi BMN dengan kualitas yang baik.

(Fahdrian Kemala- Dit BMN).