Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2017 pada Senin (11/12) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. "Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam hal penegakan hukum terkait kasus korupsi. Untuk tahun 2016-2017 saja, jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan melalui penegakan hukum mencapai Rp3,55 triliun," ujarnya.  Presiden Jokowi menekankan perlu upaya pencegahan korupsi lebih serius dan tidak menunda-nunda dengan melakukan pembenahan sistem administrasi termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum. Presiden Jokowi didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo juga turut melakukan peresmian pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Peringatan Hakordia Tahun 2017 digelar selama dua hari,  pada 11-12 Desember 2017 mengangkat tema peringatan tahun ini adalah "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera". Selama rangkaian acara berlangsung, Kementerian Keuangan turut meramaikan dengan pembukaan booth bersama Kementerian Negara/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, dan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah lainnya dengan semangat mengedukasi masyarakat untuk berupaya memberantas korupsi demi keberlangsungan bangsa Indonesia yang lebih maju ke depannya.

Di hari ke-2 peringatan Hakordia Tahun 2017, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Selasa (12/12) pukul 15.00 WIB bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib berasal dari Barang Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas 108 barang. Lelang dengan kehadiran Peserta Lelang  dipimpin oleh Irfan Fitri Ariyanto, Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Jakarta II atas permohonan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN dengan Pejabat Penjual Dony Sasmita.

Dalam membuka dan memberikan sambutannya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang  menyampaikan ucapan terima kasih kepada DJKN atas dukungan pelaksanaan Lelang Barang Gratifikasi KPK. Saut memandang gratifikasi sebagai titik awal korupsi, "bahkan satu sen pun barang dikorupsi, harus kita tindak," tegas Saut. Saut melanjutkan, hasil penjualan lelang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Lelang Barang Gratifikasi KPK kali ini diikuti oleh sebanyak 29 Peserta Lelang. Dari 108 barang yang dijual, sebanyak 92 barang laku terjual dengan nilai limit Rp35.2 juta dan pokok lelang Rp71.4 juta atau meningkat sampai dengan 103%, sementara sisanya dinyatakan Tidak Ada Peminat (TAP). Dalam kesempatan yang sama juga dilangsungkan Lelang eAuction Barang Gratifikasi KPK sebanyak 119 barang, sebanyak 107 barang laku terjual dengan nilai limit Rp17.3 juta dengan pokok lelang Rp25.5 juta atau meningkat sebesar 47%.

Pada penutupan #HAKORDIA2017 ini juga diserahkan penghargaan kepada instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Kementerian Keuangan memperoleh dua penghargaan dari KPK untuk K/L/BUMN/D/PEMDA sebagai Instansi dengan Implementasi e-LHKPN terbaik dan sebagai Instansi dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Terbaik. (Adit/Humas DJKN)