Bogor – Sukses tidaknya suatu program kegiatan
juga ditentukan oleh unit supporting yang mendukungnya. Sekretariat sebagai suporting
unit harus bisa menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu program kegiatan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi
Iskandar saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Manusia, Kearsipan, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pemutakhiran
Data Hasil Revaluasi BMN Tingkat Eselon I DJKN Tahun 2017 pada Selasa (28-11)
di Bogor, Jawa Barat.
“Fungsi supporting
ini juga mengindikasikan sukses tidaknya suatu program. Contohnya program
revaluasi BMN saat ini melibatkan jumlah BMN yang mencapai ribuan NUP (Nomor
Urut Pendaftaran-red), uang yang besar dan SDM yang banyak,” urainya.
Ia menyampaikan
kembali pesan Menteri Keuangan yang menginginkan agar revaluasi ini berjalan
sukses dan menghasilkan nilai yang kredibel untuk berbagai kebutuhan serta
laporan harus dapat dipertanggungjawabkan. “Fungsi Sekretariat mendukung dari
sisi keuangan, SDM dan peralatannya,” ujar Dodi.
Dalam kegiatan
revaluasi BMN, lanjutnya, Menteri Keuangan juga menginginkan Kemenkeu harus bisa
menjadi role model dalam penatausahaan BMN dengan menyusun langkah dan
strategi guna mewujudkan capaian target tersebut.
Selain itu, ia juga
menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan fungsi Sekretariat antara lain
peningkatan manajemen SDM yang dikaitkan dengan road map DJKN,
kedisiplinan pegawai terkait absensi, pengelolaan arsip, keuangan, dan ketaatan
Standart Operating Procedure (SOP) serta role model di bidang
kepemimpinan. “Pejabat eselon III dan IV harus jadi role model. Pemimpin
itu harus bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya,”
tegasnya.
Ia pun menyitir
tiga semboyan Tokoh Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso
Sung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso yang
berarti di tengah memberi semangat, dan Tut Wuri Handayani yang bermakna di
belakang memberi dorongan.
Di tempat yang
sama, Kepala Bagian Perlengkapan DJKN Ridho Wahyono bersama Kepala Bagian
Penatausahaan BMN Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu Sumartono dan
Kepala Bagian Pengelolaan BMN Biro Perlengkapan Kemenkeu Mustari memberikan arahan
terkait revaluasi BMN dari sisi sarana prasarana dan target penyelesaian revaluasi
dan pemutahiran data hasil revaluasi BMN tahun 2017.
Sebelumnya, Kepala
Bagian Keuangan DJKN Kusumawardhani menguraikan secara lengkap dan detail realisasi
dan capaian anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 yang nantinya menjadi
Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) tahun 2018. Ia berharap agar seluruh
kepala bagian umum di kanwil DJKN serta kepala subbagian umum di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) turut mengawal penyerapan anggaran utamanya
sampai akhir tahun ini.
Kepala Bagian
Penganggaran Biro Perencanaan keuangan Kementerian Keuangan Vigo Widjanarko dan
Analis Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan I Senior Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan Tatak Suharnoko menyampaikan hal-hal penting
terkait realisasi anggaran 2017, proses proses penyusunan DIPA 2018, indikator kinerja
dan out put yang harus ada dalam DIPA serta pencapaian tujuan anggaran.
Tatak Suharnoko
mengingatkan agar seluruh unit memperhatikan realisasi belanja modal yang relatif
besar sehingga belanja modal harus dapat direalisasikan dengan baik dan
bertanggung jawab. Ia berharap DJKN dapat memaksimalkan realisasi anggaran
dengan optimal karena hal tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran
tahun berikutnya.
Rapat koordinasi
ini diikuti oleh seluruh kepala bagian umum DJKN, kasubbag umum KPKNL, kasubbag
tata usaha dan rumah tangga, operator SIMAK BMN, dan perwakilan dari Kantor
Pusat DJKN. Sampai berita ini ditulis, acara masih berlangsung dan akan
berakhir pada 30 November 217. (Humas DJKN/007)