Bandar Lampung – “DJKN merupakan unit eselon I yang mempunyai tugas yang paling beragam jika dibandingkan dengan unit eselon I yang lain sehingga spesialisasi merupakan hal yang diperlukan dalam menjalani karir. Namun, dengan adanya spesialisasi tidak menyebabkan pegawai membatasi kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat DJKN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang menyandang predikat sebagai financial manager” papar Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat DJKN Dwi Wahyudi dalam acara penutupan Lokakarya Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Lampung dan Bengkulu, Rabu (11/10).

Lokakarya Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Negara sendiri merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DJKN dalam pembinaan sumber daya manusia DJKN khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. Harapannya agar pengelolaan keuangan di DJKN lebih baik jika dibandingkan dengan unit eselon I yang lain di lingkungan Kementerian Keuangan. “Karena saat ini sudah ada parameter pengukuran dalam pengelolaan keuangan bagi unit eselon I di Kementerian Keuangan. Parameter tersebut terukur dalam Human Resources (HR) Audit”, lanjut Dwi.

Dwi menuturkan bahwa parameter yang terdapat dalam HR Audit pada umumnya juga merupakan parameter yang digunakan oleh masyarakat dalam mengukur prestasi/kontribusi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atas penggunaan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. “Sehingga HR Audit ini pada akhirnya diharapkan mampu untuk menghilangkan stigma di masyarakat bahwa ASN itu kerjanya hanya menghabiskan anggaran saja tanpa ada hasilnya”, terangnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Ekka S. Sukadana menuturkan bahwa tata kelola keuangan atau penganggaran yang baik adalah icon atau perwujudan dari Anggaran Berbasis Kinerja yang sudah diterapkan di Indonesia. Apabila ABK sebagai patron dalam hal pengelolaan keuangan negara dijalankan dengan baik, maka tentu saja kinerja dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menjadi optimal.

Ekka menyoroti bahwa penyusunan anggaran saat ini masih bertumpu pada Bagian Umum atau Subbagian Umum, hal ini dikarenakan masih minimnya masukan terkait penganggaran dari unit yang justru memiliki kinerja. Padahal inti dari ABK sendiri adalah bagaimana unit yang memiliki kinerja justru merencanakan dan melaksanakan penganggaran dengan baik. Oleh karenanya Ekka berharap pelaksanaan Lokakarya ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah kondisi penganggaran saat ini.

“Saya harap pertemuan ini pada akhirnya tidak hanya akan menambah ilmu dari peserta, tetapi sesampainya di kantor masing-masing ilmu yang diperoleh ini dapat diimplementasikan dan ditularkan pada rekan-rekan yang lain”, tutup Eka.

Lokakarya Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Negara di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DJKN bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP). Acara yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh perwakilan dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta perwakilan dari KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (Humas DJKN)