Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) siap membuat dan menciptakan database aset yang lengkap dan akuntabel dengan revaluasi Barang Milik Negara (BMN). “Kita ingin database aset kita lengkap dan akuntabel dengan revaluasi ini biar aset kita lebih optimal. Kalau sekarang masih agak gelap,” ungkap Direktur BMN Encep Sudarwan saat membuka Gugus Kendali Mutu (GKM)  pada 11 Oktober 2017 di Gedung Keuangan Negara Bandung Jawa Barat.

Acara GKM ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nuning SR. Wulandari, Kepala Subdirektorat BMN I Qoswara, Kepala KPKNL Bandung Adriana Viveryanti, Pejabat Eselon III Kanwil DJKN Jawa Barat Dewi Rahayu, Indra Syafri dan Sugeng Harijadi serta perwakilan dari kanwil dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kepualaun Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Selain itu, juga diikuti perwakilan kanwil Lampung dan Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, Papua, Papua Barat dan Maluku, Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur dan Utara serta Kalimantan Selatan dan Tengah.

Encep Sudarwan juga menyampaikan bahwa dengan revaluasi BMN, DJKN ingin mengetahui berapa keseluruhan aset yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), berapa aset yang idle, berapa aset yang digunakan tusi, dan berapa saja aset yang mungkin tidak ditemukan. Hal ini juga untuk mengcounter persepsi yang salah tentang jumlah asset kaitannya dengan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “80 persen aset yang ada itu untuk tusi (tugas dan fungsi-red) sisanya baru untuk pemanfaatan,” ungkapnya.

Selain itu, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Jakarta ini juga menegaskan bagaimana nantinya aset itu bisa mengimbangi utang karena sebenarnya aset Negara Indonesia itu sangat besar. Ia juga menyebutkan bahwa aset yang dinilai tersebut, nantinya bisa jadi modal juga apabila diberikan ke Badan usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). “PMN itu tidak harus dengan uang tapi bisa juga barang atau aset,” jelasnya.

Untuk mempercepat penyelesaian revaluasi, lanjutnya, DJKN harus memetakan aset di K/L mana yang banyak dan besar. Menurutnya, 80 persen aset seluruhnya itu ada di enam K/L yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Sekretariat Negara.

“Kita harus lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Saya harapkan Kabid PKN dan Kabid Penilaian serta kasi di bawahnya selalu memantau yang ke lapangan dan memastikan kualitas seluruh laporan penilaian,” harap Direktur BMN yang baru dilantik pada 21 Agustus lalu ini.

Ia berpesan kepada seluruh jajaran DJKN yang melakukan penilaian agar selalu semangat dalam melakukan penilaian, meningkatkan kualitas laporan penilaian dan jangan sampai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat turun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ”Saya harap seluruh Kanwil dan KPKNL harus bersinergi dalam menyelesaikan revaluasi ini,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Direktur BMN langsung memantau perkembagan revaluasi di tiap-tiap kanwil dan KPKNL. Ia meminta seluruh kantor untuk mengungkapkan secara detail capaian tiap-tiap kantor, persentase capaina serta permasalaahan yang ada.

Sampai berita ini ditulis, acara masih berlangsung. Acara ini rencananya akan berlangsung hingga 13 oktober 2017. Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nuning SR. Wulandari menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai tuan rumah. Ia berharap agar acara yang berlangsung selama tiga hari ini dapat memberikan pencerahan dan sinergitas antar kanwil dan KPKNL untuk saling berbagi pengalaman, terobosan-terobosan dalam menyelesaikan revaluasi BMN sesuai target yang ditetapkan. (BAS-Humas)