Jakarta – Pengelolaan Kekayaan Negara dengan baik dan inovatif akan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. “Kita ambil contoh aja, Labuan Bajo. Sebelum poetensi wisatanya dikembangkan seperti sekarang, daerah itu dalam kondisi yang kurang makmur. Namun sekarang, setelah dunia mengetahui Labuan Bajo perekonomian di sana meningkat tajam. Istilahnya Multiplier Effect. Bahkan saking potensialnya, saya dengar rumah sakit siloam berencana membangun cabang di sana. Hal ini menandakan potensi ekonomi yang sangat besar,” jelas Kepala Sub Direktorat Barang Milik Negara (BMN) I Qoswara dalam acara Visit DJKN, (27/7).

Di hadapan puluhan mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor yang berkunjung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Qoswara menjelaskan peran strategis pengelolaan kekayaan negara. Kekayaan Negara Indonesia yang begitu besar harus dikelola dengan baik demi kemakmuran rakyat. Potensinya sangat besar seperti potensi wisata di Labuan Bajo, Gili Trawangan dan sebagainya.

Lebih lanjut, Qoswara menjelaskan mengenai pengelolaan BMN yang merupakan bidang yang sedang digeluti. “Jika dalam rumah tangga membeli barang dari kantong sendiri, dalam lingkup negara, barang tersebut merupakan BMN yang berasal dari perolehan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara-red). Namun jika orang tua/orang lain memberikan kulkas, maka BMN tersebut berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam bentuk hibah/sumbangan,” ujarnya saat menjelaskan pengertian BMN. Selain itu, perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari perjanjian/kontrak, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang sudah inkracht.

Selain berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), perbaikan kualitas pengelolaan BMN juga berdampak dalam perekonomian Indonesia. Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien akan menghemat belanja negara baik belanja modal maupun belanja pemeliharaan. Jika ada barang rampasan negara berupa rumah, sementara pemerintah membutuhkannya maka dapat memanfaatkannya. Hal ini tentu lebih hemat dibanding membangun baru. Demikian penjelasan Qoswara terkait kontribusi pengelolaan BMN  dalam perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Erris Eka Sundari mewakili Kantor Pusat DJKN menjelaskan mengenai tugas dan fungsi DJKN. “DJKN merupakan aktor penting dalam LKPP. Kurang lebih 93% dari total aset di neraca LKPP 2016 merupakan wewenang pengelolaan DJKN,” tutur wanita yang saat ini menjabat Kasubdit Bina Lelang II. DJKN berperan aktif dalam perbaikan kualitas LKPP, dari yang dulunya disclaimer sekarang menjadi wajar tanpa pengecualian.

Wanita yang sebelumnya menjabat Kasubdit Humas ini juga menjelaskan peranan DJKN dalam menyumbang penerimaan negara. Pengelolaan aset negara dan lelang diharapkan mampu berkontribusi besar berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Mahasiswa UIKA Bogor juga mendapat penjelasan mengenai lelang. Pengertian lelang, jenis lelang dan tata cara lelang dijelaskan oleh Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Budi Sulistyawan. Sementara untuk simulasi lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang Lydia Fransiscani Br. Turnip. Mahasiswa menyambut pelaksanaan lelang dengan antusiasme tinggi. (Humas DJKN)