Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
melantik dan mengambil sumpah Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan
Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata sebagai Direktur
Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara yang baru pada Senin, 3 Juli 2017 di Aula
Mezzanine, Gedung Juanda I Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
Isa dipercaya menjadi nahkoda baru Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) yang sebelumnya dijabat oleh Sonny Loho sejak 1 Juli 2015 silam.
Sonny yang memimpin DJKN selama 2 tahun itu akan memasuki masa purnabakti.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati juga melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat
tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Kemenkeu. Dua
diantaranya dari DJKN yaitu Tedy Syandriadi sebagai kepala Kantor Wilayah DJKN
Banten dan Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Menkeu atas nama Kemenkeu menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas Sonny
Loho selama menjalankan tugas hingga pari purna. “Masa purnabakti merupakan masa
puncak bagi seluruh karir Pak Sonny. Segala yang telah ditempuh, segala
yang telah dicapai, bukan hanya pencapaian Pak Sonny secara pribadi semata, tetapi juga
suatu pencapaian bagi institusi Kementerian Keuangan dan tentu saja bagi negara
Republik Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Untuk yang mendapat amanah baru baik itu promosi maupun rotasi,
Menkeu berharap tugas baru ini dipandang sebagai suatu yang membahagiakan. “Setiap
tugas adalah suatu bentuk kepercayaan negara yang ingin keuangan negara
dikelola semakin baik dari hari ke hari sehingga kepercayaan itu harus
dijaga dan dikelola secara hati-hati dan sepenuh hati,” pesannya.
Kepada Dirjen Kekayaan Negara yang baru, Menkeu menyampaikan bahwa tugas DJKN ke depan tentu tidaklah mudah. DJKN merupakan salah satu area yang menjadi inti dari reformasi keuangan negara pada 2003-2004. Dimulai dengan pembentukan laporan keuangan negara dan merintis penyusunan neraca keuangan negara, salah satu tugas yang sangat berat dan tantangan yang sangat besar saat itu adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset negara. “Di ruangan ini ada dua orang Dirjen Kekayaan Negara yang telah meletakkan pondasi dalam mengelola kekayaan negara. Saya berharap apa yang sudah dibangun oleh dua Dirjen sebelumnya dijadikan sebagai suatu pencapaian dan modal awal yang masih perlu untuk disempurnakan," tutur Menkeu.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar masyarakat mengetahui jumlah kekayaan Indonesia dan pemerintah mampu mengoptimalkan aset negara yang dikelola untuk mendukung perekonomian Indonesia. Tantangan lain adalah bagaimana Dirjen Kekayaan Negara mampu menyampaikan kepada masyarakat sisi lain dari neraca keuangan negara yaitu berupa kekayaan negara, sehingga neraca keuangan negara tidak hanya dilihat dari sisi kewajiban (utang) dimana oleh banyak orang kegiatan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang hati-hati/prudence.
Terakhir Menkeu minta agar pengelolaan aset negara harus berdasarkan tata kelola yang bebas dari konflik kepentingan dan korupsi dalam bentuk apapun. "Saya ingin Pak Isa untuk membangun reputasi bahwa Republik Indonesia memiliki manajer aset negara yang setara dengan asset management yang terbaik di dunia," pungkasnya.
Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan tersebut Sekretaris
Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara pejabat
lama dan pejabat baru. (Humas DJKN)