Program Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) secara berkala menyelenggarakan Annual Partnership Meeting. Tahun ini, Rwanda menjadi tuan rumah Annual Partnership Meeting WAVES ke-7, mulai tanggal 5 Juni – 8 Juni 2017.

Delegasi Indonesia yang terdiri atas dua perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan turut hadir mengemukakan visi dan perkembangan terkini serta saling bertukar pengalaman dengan negara-negara pelaksana lainnya. Annual Partnership Meeting WAVES Rwanda menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Kementerian Keuangan dan kerja sama lintas kementerian dalam implementasi akunting sumber daya alam. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diwakili oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL), Purnama T. Sianturi bersama dengan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas KND, Arik Hariyono. 

Annual Partnership Meeting Program WAVES ke-7 di Kigali‑Rwanda juga diikuti oleh dari seluruh negara mitra WAVES, negara donor, lembaga PBB, organisasi kemasyarakatan internasional, diantaranya dari Rwanda, Filipina, Afrika Selatan, Botswana, United Kingdom, Australia, Colombia, dan Costa Rica.

Dalam WAVES annual partnership meeting ke-7 tersebut disampaikan progress dan kendala-kendala di setiap negara dalam pengakuntansian neraca Sumber Daya Alam, pengalaman di masing-masing negara terkait kehadiran WAVES, dan mengukur efektivitas penggunaan kebijakan Natural Capital Accounting (NCA).

Beberapa negara anggota WAVES telah berhasil melaksanakan pengakuntansian sumber daya alam, walaupun untuk akun tertentu. Colombia telah berhasil membuat natural capital accounts pada tingkat nasional atas tanah, hutan dan air. Rwanda juga telah berhasil membuat natural capital accouts untuk land accounts, water accounts, dan mineral accounts. Kosta Rika fokus membangun water accounts. Guatemala mengimplementasikan dan mengintegrasikan NCA kedalam perencanaan dan dialog kebijakan.  

Kementerian Keuangan cq. DJKN sedang mempersiapkan Laporan Potensi Fiskal Sumber Daya Alam yang memuat akun-akun energi dan mineral, kayu, lahan, water resources, aquatic resources, dan sumber daya alam lainnya. Sumber data atas akun-akun tersebut di atas diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga yang tugas fungsinya mengelola sumber daya alam, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya. Kebutuhan analisa potensi fiskal sumber daya alam menjadikan Laporan Potensi Fiskal SDA sebagai informasi eksekutif bagi pengambilan keputusan di bidang SDA.

Dengan diadakannya pertemuan dimaksud akan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai tujuan tersusunnya Laporan Potensi Fiskal Sumber Daya Alam, sebagai bahan awal pengakuntansian sumber daya alam di Indonesia yang akan dimulai untuk akun mineral tertentu.