Banjarbaru - Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) berkesempatan memperoleh informasi terhangat dan terkini hasil Rakernas DJKN 2017 langsung dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Sonny Loho dan Sekretaris DJKN Dodi Iskandar, pada Jumat (19/05) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Alih-alih menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), aset negara yang dibiarkan idle malah akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit. Untuk itu DJKN harus mampu mewujudkan zero idle. Demikian diucapkan Sonny Loho saat mengawali arahannya.

“Sekarang ini Rp40 miliar aset negara dilaporkan idle. Namun, dari pantauan DJKN di Kementerian/Lembaga jumlahnya bisa lebih dari itu. Makanya sekarang sedang dipetakan dan dengan peraturan yang baru, kewenangan menentukan aset idle ada di DJKN. Kita petakan agar bisa segera diambil tindakan optimalisasi terhadap aset idle tersebut,” ujarnya.

Sonny mengatakan, harus dipikirkan seberapa jauh barang milik negara (BMN) yang saat ini tercatat senilai Rp2.199 triliun dapat meningkatkan kapasitas fiskal. “Paradigma DJKN sudah berubah, bukan hanya mengadministrasikan aset negara namun menjadi manajer aset untuk mendukung revenue center. Oleh sebab itu aset idle harus dioptimalkan. Zero idle berarti semua aset digunakan dan termanfaatkan ”, kata Sonny.

Dari total aset tetap di neraca, sekitar Rp1.800 triliun digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan satuan kerja di luar Kementerian Keuangan. Untuk itu, Sonny minta fungsi pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN oleh DJKN selaku pengelola barang terus-menerus ditingkatkan.

Lebih lanjut Sonny mengatakan, besarnya nilai aset dan investasi yang dikelola DJKN terlihat belum seimbang dengan PNBP yang dihasilkan. “Banyak PNBP DJKN yang belum bisa tercatat sebagai PNBP DJKN. Seperti Deviden senilai Rp41 triliun yang dihasilkan dari investasi pemerintah yang dikelola DJKN, dan aset-aset yang disewakan oleh K/L,” kata Sonny. Terkait hal ini, DJKN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran membahas akun PNBP Pengelolaan Aset dan Investasi.

Dimensi lain pengelolaan aset negara adalah kaitannya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dikatakan Sonny, 91,4% aset yang tercantum di nerara LKPP diurus oleh DJKN. Jadi, bila ada temuan di neraca atau opini LKPP tidak mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seringkali menyangkut DJKN. Walau LKPP bukan tujuan akhir akan tetapi LKPP merupakan sarana untuk tolok ukur pengelolaan keuangan negara yang baik.

Untuk merealisasikan Visi DJKN bukan pekerjaan yang gampang. Saat ini DJKN diharapkan mampu mendukung dan menyukseskan kebijakan fundamental ekonomi indonesia melalui pengelolaan aset. “Kalau mau beresin K/L lain terkait pengelolaan aset kita sendiri harus beres duluan. Seperti Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sejak 2011 WTP sehingga bisa memberi contoh K/L lain. Sama halnya dengan pengurusan aset. Jangan ada aset Kemenkeu yang idle.” ujar Sonny.

Apresiasi diberikan Sonny atas capaian kinerja Kanwil DJKN Kalselteng yang dilaporkan mencapai 115,31% di 2015 (peringkat 2 nasional) dan  115,32% di 2016. Selain pengarahan, Dirjen Kekayaan Negara juga melakukan peninjauan bangunan idle yang akan difungsikan menjadi rumah dinas, penanaman pohon dan kunjungan  ke KPKNL Banjarmasin.

NKO Hijau Harus Ditingkatkan

Dodi Iskandar pada kesempatannya mengatakan bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) Kanwil DJKN Kalselteng yang sudah baik jangan membuat lengah. “Bila sudah hijau (mencapai target) semua berarti harus cari ukuran yang lain seperti ISO misalnya,” ungkap Dodi.

Bicara pengelolaan BMN, Dodi mengatakan dalam pembuatan gedung harus patuh pada koefisien luas bangunan dan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan). “Misal suatu ruangan standarnya 25 m2 namun dibangun 40 m2, maka ada yang idle. Maka yang idle itu akan dikenakan capital charge,” ungkap Dodi.

Sebagai pengelola yang bisa dilakukan adalah pengawasan dan pengendalian. “Wasdal jadi sub tema rakernas untuk mencapai zero idle BMN,” tegas Dodi. “Zero idle bisa dicapai dengan simplifikasi aturan dan proses bisnis, serta digitalisasi,” lanjutnya.

Pada moment itu, Dodi juga meminta pegawai DJKN untuk tetap berpegang pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan meningkatkan pelayanan. Survey kepuasan pelanggan DJKN di 2016 mencapai 4,20 naik dari 2015 yang nilainya 4,10. “Hsl yang harus ditingkatkan adalah waktu pelayanan tanpa meninggalkan prudence,” kata Dodi.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Joko Prihanto melaporkan capaian kinerja Kanwil dan KPKNL di lingkungannya yaitu sebesar 76% di semester 1 2017 ini. “Kami juga laporkan kepada Bapak, secara keseluruhan tenaga penilai dan satker di lingkungan Kanwil DJKN Kalselteng  sudah siap melakukan revaluasi  BMN,” ujar Joko. Melalui program peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Kanwil DJKN Kalselteng, diharapkan dapat mendukung program kantor pusat, kata Joko menambahkan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peletakan batu pertama pengerjaan renovasi rumah dinas oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sonny Loho didampingi beberapa pejabat terkait. (uun)