Bukittinggi — Saat ini anggaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara, sehingga diperlukan adanya alternatif pemasukan yang salah satunya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai salah satu revenue center Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran dalam menyumbang PNBP.

Fakta ini diungkapkan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat (Huhu) DJKN Hady Purnomo pada kegiatan DJKN Goes To Campus (GTC) yang diselenggarakan di Student Center IAIN Bukittinggi pada hari Selasa, 18 April 2017. DJKN GTC ini diikuti oleh lebih dari 400 mahasiswa se-Sumatera Barat.

DJKN GTC di Bukittinggi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) Tugas Agus Priyo Waluyo.

Acara yang dikemas dalam format talkshow ini mengambil tema peranan DJKN membangun negeri. Narasumber yang dihadirkan antara lain Direktur Huhu Hady Purnomo, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi Syukriah, dan Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) III B Frengky Setiawan. Talkshow ini dimoderasi oleh Kepala Subdirektorat Humas Erris Eka Sundari.

Pada kesempatan tersebut Hady mengungkapkan bahwa selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN), DJKN berperan dalam penyertaan modal negara dan optimalisasi BMN. “(Ini berarti) DJKN ikut serta dalam pembangunan infrastruktur,” kata Hady. Menurut Hady, DJKN juga berperan sebagai sumber PNBP yang berasal dari pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Selain itu, masih menurut Hady, DJKN juga berperan dalam efisiensi belanja negara. “Setiap tahun pemerintah melakukan belanja modal dan DJKN me-review rencana belanja modal tersebut agar tepat sasaran,” tambah Hady.  

Syukriah memaparkan bahwa peranan DJKN membangun negeri sangat penting. “Dana untuk kegiatan belajar mengajar salah satunya bersumber dari Surat berharga Syariah Negara (SBSN),” papar Syukriah. Sementara SBSN atau Sukuk tidak bisa diterbitkan jika pemerintah pusat tidak memiliki jaminan. “Salah satu tugas DJKN adalah menyediakan jaminan sukuk tersebut,” tambah Syukriah.

Sementara itu, Frengky menjelaskan bahwa DJKN turut mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan dalam hal kebijakan fiskal, yakni Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang merupakan bagian dari KND. “Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan investasi pemerintah pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang skemanya dipisahkan dari APBN,” ungkap Frengky.

Seusai acara, secara terpisah Syukriah mengungkapkan bahwa DJKN GTC merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Bukittinggi. Sebelumnya, kata Syukriah, KPKNL Bukittinggi menyelenggarakan Lelang Expo di pelataran Jam Gadang (16/4) dan Talkshow Lelang di Hotel Rocky (17/5).

“Seluruh rangkaian kegiatan selama 3 hari ini, dari Lelang Expo hingga DJKN GTC yang dilaksanakan oleh KPKNL Bukittinggi merupakan wujud dari program Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN),” katanya. Masih menurut Syukriah, pada tahun 2017 ini KPKNL Bukittinggi sedang mengikuti seleksi kantor Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBK/WBBM). “DJKN GTC ini merupakan puncak rangkaian kegiatan Lantera KN KPKNL Bukittinggi menuju kantor WBK/WBBM,” pungkasnya.

(Teks: Hakim SB Mulyono, Foto: M Ilham Aldavi, Aji S Somawan, Hendra Gunawan, Mulyadi)