Jakarta 27 Maret 2017 – Strategi pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan perumahan mempunyai linkage dan multiplayer effect yang besar, sehingga merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Kemampuan menciptakan perumahan yang baik dan layak merupakan perwujudan perbaikan kualitas masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga ini perlu ada response berupa policy dari Pemerintah. 

Dukungan pemerintah pada pembangunan perumahan rakyat tercermin dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pada sektor tersebut yang cukup signifikan. Pengalokasiannya dilakukan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan anggaran pembiayaan investasi ke BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumah (PPDPP) Kementerian PUPR serta ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Tercatat, dari 2010 hingga 2016 telah disalurkan investasi non permanen pada BLU PPDPP sebesar Rp24,5 triliun, dan tahun 2017 ini telah dianggarkan sebesar Rp9,7 triliun. Sedangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF hingga 2016 telah mencapai Rp5 triliun, yang oleh PT SMF telah diberdayakan untuk pembiayaan senilai Rp27,39 triliun pada 570.000 unit rumah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech  pada acara Investor Gathering 2017 dengan tema “Peran Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Program Pemerintah” yang digelar oleh PT SMF, Senin (27/3) di Singosari Room, Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan dukungan yang diberikan, Menkeu meminta kepada PT SMF agar menggunakan tambahan PMN sebesar Rp 1 triliun pada 2017 untuk membiayai pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Tahun ini, modal SMF akan menjadi Rp 6 triliun dengan adanya PMN 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1 triliun. Untuk itu gunakanlah semaksimal dan seefisien mungkin," tegas Ibu yang pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia itu.

Menkeu juga meminta lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai misi sejalan dengan program Sejuta Rumah tersebut melakukan fungsinya dengan kewenangan untuk terus berinovasi dan memperbaiki kinerja. “Tolong jaga biaya operasional (cost operating) serendah-rendahnya sehingga setiap rupiah uang negara yang ditanam ke SMF dapat digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat”, harapnya.

Sebelumnya, Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT SMF melaporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan akses  informasi dan edukasi kepada semua pihak. Utamanya kepada investor terkait perkembangan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP), serta peran SMF sebagai  satu-satunya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang didirikan pemerintah.

“Melalui sekuritisasi dan pembiayaan, SMF terus berupaya menjalankan perannya untuk mendukung program-program yang dicanangkan Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, seperti Program Sejuta Rumah,” jelas Ananta.

Pada ajang tersebut, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Dedi Syarif Usman mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara berkesempatan menjadi salah satu panelis dalam forum diskusi yang membahas peran PT SMF sebagai Fiscal Tools dalam mendukung program Pemerintah bersama tiga pembicara lain yaitu Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Wakil Ketua ADPI-DP Astra; serta Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF.

Dalam paparannya, Dedi Syarif Usman menyampaikan mengenai mandat pendirian PT SMF sebagai fiscal tools serta upaya yang dapat dilakukan dalam penurunan beban fiskal di bidang pembiayaan perumahan melalui PT SMF. Penurunan beban fiskal/APBN tersebut antara lain melalui penurunan porsi dana FLPP atau melalui penurunan subsidi selisih bunga dalam pembiayaan KPR Program. Pemberian mandat tersebut diharapkan tetap memperhatikan sustainability Perseroan, dengan dapat lebih mengembangkan dan menangkap potensi serta peluang bisnis yang ada.

Turut hadir dalam acara itu Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, perwakilan dari Lembaga Keuangan Perbankan, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan, Asuransi, Lembaga Penunjang dan Profesi Pasar Modal. (KND IIC)