Banda Aceh – Eksistensi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh di bumi ‘Serambi Mekkah’ sangat dirasakan oleh para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh. Salah satu yang telah merasakan buah manis dari keberadaan DJKN di Aceh yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sendiri. Selama 2016, Kanwil DJKN Aceh telah berhasil melakukan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Aceh sebanyak 461 aset dari 1.284 aset yang dimohonkan. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi dan rencana penilaian Barang Milik Daerah (BMD) antara Kanwil DJKN Aceh dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) pada tanggal 23 Maret 2017 di ruang rapat Kanwil DJKN Aceh.

“Berkat dukungan Kanwil DJKN Aceh, alhamdulillah Pemprov Aceh telah berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red),” ujar  Djamaluddin Kepala BPKA di awal rapat.

Kepala Kanwil DJKN Aceh Kurniawan Nizar mengatakan bahwa salah satu kriteria BPK memberikan opini WTP terhadap terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) dilihat dari sisi asetnya. Acara ini juga dimanfaatkan Nizar untuk mempromosikan tugas dan fungsi DJKN bagi pemda. “Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah-red), kami (Kanwil DJKN Aceh-red) juga dapat memberikan bantuan berupa penagihan piutang daerah dan terhadap aset-aset yang akan dihapuskan kami juga memberikan layanan lelang BMD,” urai Nizar.

Selain itu, pria yang piawai memotivasi bawahan ini menambahkan agar Pemprov juga dapat memanfaatkan aset yang idle  untuk menambah PAD. “Kami juga sangat welcome apabila Bapak ingin melakukan konsultasi terkait pengelolaan BMD,” tambahnya

Acara yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Odi Renaldi, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Idris Aswin, Kepala Bagian Umum Sri Yuwono Hari Sarjito dan beberapa pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil DJKN Aceh juga melakukan pembahasan teknis terkait penilaian dan pengelolaan BMD dengan pejabat eselon III dan IV dari jajaran BPKA. (narasi: budi hardiansyah, foto: irfan fanasafa)