Tenggarong - Demi pemenuhan ketepatan waktu dan ketepatan tersajinya data, jajaran kerja Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Samarinda tidak hanya bersikap defensif namun juga responsif dan proaktif mendatangi satuan kerja yang memiliki kendala dan permasalahan dalam melakukan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN).

        Demikian salah satu pokok bahasan evaluasi kinerja semester I pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kanwil XIII DJKN Samarinda yang diselenggarakan pada 26-29 Juli 2011 di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

        Selain pelaksanaan rekonsiliasi BMN, kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN pada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga akan dipacu penyelesaiannya dengan target terselesaikan pada September 2011. Kegiatan dan rencana yang tak kalah penting yaitu program dalam road map percepatan pengurusan piutang negara, dimana dicanangkan bahwa tahun 2014 merupakan tenggat waktu bagi penyelesaian terhadap semua Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) per penyerahan 30 Juni 2010. Ini merupakan tugas yang berat mengingat outstanding piutang yang begitu besar, namun kendala yang dihadapi pun tak kalah besarnya, mulai dari BKPN yang sangat bervariasi serta kelengkapan data yang berada di dalamnya. Selain itu terdapat pula BKPN yang telah maksimal dan optimal dalam pengurusannya, namun tetap tidak membuahkan hasil. Hal ini perlu mendapat perhatian dan solusi tepat bagi penanganan BKPN tersebut.

        Sebelumnya, rakorda yang diikuti oleh para kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan para kepala bidang beserta staf yang ditunjuk di lingkungan Kanwil XIII DJKN Samarinda ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Samarinda Sapto Mintarto

        Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Samarinda Sapto Mintarto mengingatkan bahwa sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan DJKN, Kanwil Samarinda beserta seluruh jajarannya harus dapat membawa amanah visi dan misi DJKN dengan mengadopsi peran tugas dan fungsi yang melekat pada DJKN dengan mengimplementasikannya melalui etos kerja yang mumpuni dan menerapkan nilai-nilai ideal dalam birokrasi dan perilaku kerja tiap individu.

        Lebih lanjut, Sapto menyatakan bahwa rakorda ini adalah momen penting bagi pengukuran dan evaluasi kinerja semester I tahun 2011 dari tiap-tiap unit kerja  dan penjabaran secara lebih stimultan, interaktif, dan rinci dari tiap capaian serta kendala-kendala yang dihadapi. Akselerasi bagi pencapaian target pada akhir tahun pun dapat dijajaki serta diukur melalui prognosis sampai dengan akhir semester II, termasuk tahapan rencana kerja (action plan) sebagai strategi bagi pencapaian target dimaksud.

        Selain membahas evaluasi kinerja selama semester I tahun 2011, di sela-sela rakorda ini juga diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah bagi tenaga pemeriksa piutang negara dan pejabat lelang. Khusus bagi pengangkatan tenaga pemeriksa, Kanwil Samarinda bergerak cepat merespon himbauan dari Kantor Pusat DJKN untuk mendukung program percepatan pengurusan piutang negara dalam hal ketersediaan tenaga pemeriksa sebagai salah satu unsur penting yang mendukung program tersebut.

        Rakorda ditutup oleh Kepala Kanwil XIII DJKN Samarinda dengan sebuah kesepahaman berupa 13 butir-butir yang harus ditaati dan dijalankan pada semester II oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Samarinda demi tercapainya target 2011.

        Akhirnya, harapan terbesar dari Kanwil Samarinda adalah tercapainya semua sasaran target dengan sempurna, baik yang rutin dilaksanakan maupun terutama yang terpapar dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) agar tiap individu turut mendukung dengan penuh dedikasi dan semangat dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu “Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan”.(editedBAS)