Bogor - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho menyatakan bahwa dari Rp93,5 triliun investasi pemerintah tunai di tahun 2016 sudah dicairkan sebesar Rp11,2 triliun dan akan menyusul yang lain sesuai jadwal masing-masing. Penyertaan Modal Negara (PMN) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam pencairannya harus ada peraturan pemerintahnya dahulu.

Hal tersebut disampaikan di hadapan para wartawan saat menjadi salah satu narasumber pada acara pelatihan wartawan yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) pada Sabtu, 26 Nobember 2016 di Hotel Aston Sentul, Bogor.

Lebih lanjut Sonny menjelaskan proses pencairan PMN untuk investasi ke BUMN yang cukup panjang jalannya terutama dalam hal menyusun kajian. Dimulai dari kajian oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian dikaji oleh Menteri Keuangan (Menkeu) baru kemudian dikirim ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk diharmonisasi. Dari Menkumham dikirim ke Menkeu untuk diteliti kembali sebelum di serahkan ke Sekretaris Negara untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Setelah semuanya final diserahkan ke Menteri yang bersangkutan sebelum ditandatangani oleh Presiden.

Dirjen Kekayaan Negara yang tampil rileks dengan lontaran canda-canda segarnya juga menyatakan bahwa target pencairan PMN masih on the track, direncanakan pada akhir tahun 2016 sudah terealisasi dan untuk BUMN yang akan melakukan right issue akan didahulukan, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Memanfaatkan durasi yang terbatas, Dirjen Kekayaan Negara fokus pada materi pembiayaan investasi pemerintah BA.999.03 yang terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada Badan/Lembaga Lainnya, investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan investasi kepada Badan/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional.

Perlu diketahui acara tahunan yang rutin diselenggarakan Kemenkeu tersebut bertujuan menyamakan persepsi/pemahaman antara Kemenkeu dengan media sehingga setiap program dan arah kebijakan Kemenkeu dalam perekonomian nasional dapat disampaikan kepada masyarakat oleh media tanpa adanya distorsi berarti. Selain dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku narasumber utama, acara juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan seluruh pimpinan unit eselon satu Kemenkeu yang lain.(@Wd)