Pekalongan - Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan belanja modal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ajar Priyadi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19-20 September 2011.

Seperti diketahui, KPKNL Pekalongan pada saat ini sedang melaksanakan pengadaan tiga paket pekerjaan yaitu rehabilitasi gedung kantor, pembangunan ruang lelang/serbaguna, dan pembangunan rumah negara.

Dari pengamatan terhadap pelaksanaan ketiga proyek tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menegaskan agar setiap pihak baik KPKNL Pekalongan selaku user, rekanan pelaksana maupun konsultan pengawas harus waspada dan berkonsentrasi penuh saat mendekati berakhirnya masa kontrak. Kabag Perlengkapan berharap pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan juga tepat spesifikasi teknis.

Kepala KPKNL Pekalongan Risang Hanung Hascarya menjelaskan bahwa pembangunan kantor ini merujuk pada spesifikasi bangunan KPKNL teladan sekalipun KPKNL Pekalongan belum ditetapkan sebagai KPKNL Teladan. Hal ini tampak pada penataan baik public service, ataupun privat service agar dapat melayani stakeholder dengan prima.

Demikian juga dengan pengadaan ruang lelang / serbaguna yang diharapkan bisa menjadi jawaban atas keterbatasan ruang untuk melaksanakan rekonsiliasi, sosialisasi ataupun pelaksanaan lelang, bahkan mungkin bisa menjadi sumber PNBP. Rumah Negara juga didesain senyaman mungkin agar para pejabat yang berkesempatan bertugas di KPKNL Pekalongan akan nyaman tinggal bersama keluarga di kota Pekalongan.

Perlu diketahui bahwa selama ini KPKNL Pekalongan menempati kantor yang berupa ruko dua lantai di Jalan Gajah Mada 25 Pekalongan.

Kesempatan ini diisi juga dengan diskusi kecil tentang proses pengadaan/procurement yang pada intinya bahwa secara umun para pegawai KPKNL Pekalongan khususnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa harus mempunyai integritas yang tinggi dan memahami tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya mengingat kegiatan pengadaan juga tidak kalah pentingnya dengan tugas dan fungsi pelayanan lainnya. (ant-KPKNLPekalongan)